Sengketa Tanah, Warga Surabaya Minta Perlindungan ke Mabes Polri

Gedung Mabes Polri
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA – Seorang warga Surabaya Jawa Timur bernama Arif Saifuddin mendatangi Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk meminta perlindungan terkait sengketa tanah seluas 1,6 hektare.

Sengketa Hotel Sultan Belum Inkracht, PPKGBK Wajib Hentikan Aktivitas

Arif menjelaskan, tanah tersebut berada di jalan Bulu Jaya V, Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Arif, tanah seluas 1,6 hektare yang dimilikinya itu diduga dicaplok yayasan. 

"Bukti yang miliki sudah cukup kuat berdasarkan putusan dari Pengadilan dan Mahkamah Agung, " Kata Arif di Bareskrim, Kamis 17 September 2020.

Satu-satunya SD di Pulau Derawan Kalimantan Timur Terancam Tutup

Baca juga: COVID Hunter Garuk Ratusan Pelanggar di Surabaya, Diadili Seketika

Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya juga telah memputuskan untuk ahli waris M. Yusuf (alm) Arif Saifuddin yang merupakan anaknya untuk membuat pagar miliknya. 

PT BMI Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ke MA, Minta Eksekusi Ditunda

Namun, setelah mendapat putusan dari pengadilan dan mahkamah Agung ahli waris justru dipidanakan dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit Harta dan Benda (Harda) Direktorat kriminal umum Polda Jawa Timur terkait dugaan pemalsuan dan pemberian keterangan palsu kedalam akta autentik.

"Saya ke sini untuk meminta perlindungan hukum, saya yang punya tanah malah saya yang ditersangkakan oleh polisi, "  kata dia.

Arif punya bukti, pada 2019 lalu lahan korban yang disengketa oleh pihak Vihara Dharma Jaya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan nomor 775/Pid.B/2013/PN Surabaya tertanggal 19 Desember 2013, ditambah putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). 

PLN selesaikan proyek Proyek SUTT 150 kV di Kalimantan Timur

Hindari Sengketa, PLN UIP KLT Sertifikasi Ratusan Aset Tapak Tower

PLN UIP KLT menerima 239 sertifikat aset tapak tower dari BPN di Kalimantan. Upaya ini memastikan legalitas aset, mendukung operasional, dan mencegah potensi sengketa.

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2024