Politikus PKS Protes Keras Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman

VIVA – Langkah Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi prioritas menjadi perhatian publik. 

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan, meskipun itu hak prerogatif presiden, penunjukan Luhut kontras dengan pernyataan Kepala Negara yang lebih memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi. Luhut adalah menteri yang membidangi sektor ekonomi, bukan kesehatan.

"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" gugat Netty kepada wartawan, Kamis, 17 September 2020.

Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Baca: Puncak Gelombang Pertama COVID-19 di Indonesia Dinilai Tak Berujung

Pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemi di sembilan provinsi itu. Namun, katanya, setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi setiap elemen terkait. 

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

Seharusnya, menurut Netty, Kementerian Kesehatan menjadi yang terdepan dan memimpin penanganan pandemi. Pemerintah tidak akan dapat membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk menjalankan kewenangannya.

Persoalan sektor kesehatan, katanya, masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Kasus penularan COVID-19 per 16 September mencapai rekor baru, yakni 3.963 orang.

Dukungan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan pun masih minim, sebagaimana ditunjukkan dengan kurangnya alat pelindung diri, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan tes, jumlah laboratorium, dan upaya pengembangan vaksin.

"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.

Netty menuntut pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik. "Keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukan personal penanggung jawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. Saya menunggu greget pemerintah,” ujarnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya