Soal Koordinasi PSBB, Anies: Kami Sudah Sampaikan Ada Opsi Rem Darurat

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan bahwa kebijakan rem darurat untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukanlah kebijakan mendadak yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Kurangi Beban Media Massa, Sri Mulyani Tanggung PPN Kertas Koran

Anies mengklaim, sejak 4 Juni 2020, dikala mulai diterapkannya kebijakan PSBB masa transisi di Jakarta, dia telah menekankan bahwa DKI Jakarta memiliki opsi atau pilihan kebijakan menggunakan rem darurat, bila data pandemi COVID-19 memburuk.

"Demi keselamatan warga Jakarta. Jadi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada opsi rem darurat," ujar Anies dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa, 15 September 2020.

Meski demikian, Anies tak menjelaskan terkait polemiknya kebijakan rem darurat tersebut saat diumumkan pada pekan lalu. Banyak pihak yang menilai bahwa Anies terkesan tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Namun demikian, Anies tidak mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sudah mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dia juga tidak mengakui bahwa dirinya belum melakukan koordinasi.

"Sebenarnya kalau bicara komunikasi semuanya komunikasi. Jadi biarlah itu menjadi bagian dari dapur kita, yang penting kita sama menjalankan sesuai arahan Pak Presiden. Ketika kita tangani kasus COVID-19, pastikan kesehatan nomor satu," ucap dia.

Anies mengaku mengetahui dampak dari kebijakan rem darurat PSBB. Ditegaskannya, secara ekonomi pendapatan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga turun drastis akibat dari PSBB. Namun, menurutnya, hal itu tidak sebanding dengan nyawa masyarakat yang hilang akibat COVID-19.

"Kita setiap hari merasakan jumlah yang dimakamkan lebih banyak, dokter di rumah sakit kewalahan hadapi jumlah pasien. Itu kita rasakan, karena saya sampaikan, kami tidak mau ambil keputusan terlalu awal tapi kami juga tidak mau ambil keputusan ketika terlambat," tutur Anies. (ase)

Baca Juga: Sri Mulyani Antisipasi Kemungkinan Terburuk dari Rem Darurat PSBB DKI

Halaman Selanjutnya

Anies mengaku mengetahui dampak dari kebijakan rem darurat PSBB. Ditegaskannya, secara ekonomi pendapatan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga turun drastis akibat dari PSBB. Namun, menurutnya, hal itu tidak sebanding dengan nyawa masyarakat yang hilang akibat COVID-19.