Urus COVID-19, Anggota DPR Minta Pusat dan Daerah Tak Bertentangan
- Istimewa
VIVA – Penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sering kali tidak akur. Bahkan pertentangan mereka terjadi terang-terangan dan ditonton oleh rakyat. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi masyarakat yang terhimpit secara ekonomi dan kesehatan akibat pandemi ini.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta, polemik pemerintah pusat dengan daerah segera dihentikan. Polemik semakin meruncing, melalui statement para pejabatnya di berbagai media. Padahal, kata Mufida, saat ini yang harus menjadi prioritas adalah keselamatan masyarakat.
"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa, 15 September 2020.
Baca juga: Isolasi Corona Gratis di Hotel Jakarta Pusat Khusus Warga Kurang Mampu
Pertentangan terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, kadang terkait dengan birokrasi yang berbelit. Tapi tidak jarang, pertentangan itu juga menjadi bahan politik. Mufida mengingatkan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan penanganan COVID-19 mengedepankan kesehatan di atas ekonomi.
Pertentangan pemerintah pusat dan daerah, bisa terlihat dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang diberlakukan Gubernur DKI Anies Baswedan sejak 14 September 2020 hingga dua pekan ke depan. Politikus PKS ini mengatakan, memang di awal pemberlakuan PSBB total IHSG melorot. Tapi justru setelah itu, kembali normal.
"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh COVID-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," ujar anggota dari Daerah Pemilihan II Jakarta ini.
Dia melihat, tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, tercermin juga saat pemberlakuan PSBB total atau jilid II ini. Di mana Doni Monardo, Ketua BNPB dan juga berada di Komite COVID-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemprov DKI.
"Untuk sekelas Komite Penanganan COVID-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? Alur komandonya bagaimana? Masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi COVID-19," ujarnya.
Dalam persoalan COVID-19 saat ini, menurutnya, kebersamaan dalam menangani oleh pemerintah pusat dan daerah harus dikedepankan. Tidak justru mengedepankan ege sektoral, yang sebenarnya sangat merugikan masyarakat. "Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," katanya.
