Kandidat Kecewa, Tim Eep Saefulloh Diusir dari Makassar

VIVA – Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, menyatakan telah memutus kontrak kerja sama dengan Polmark Indonesia, lembaga survei besutan Eep Saefulloh Fatah.

Bahkan, kata Fadli Noor, tim lembaga survei Eep telah diusir dari Kota Makassar. “Mengecewakan. Pak Erwin Aksa selaku ketua tim pemenangan kecewa sekali dengan sikap Eep,” ujarnya, Selasa, 15 September 2020.

Menurut Fadli, pemutusan kerja sama yang sudah berjalan sejak Juli 2020 itu buntut dari pernyataan Eep yang tidak mengakui hasil survei yang konon dikeluarkan Polmark Indonesia.

Baca: Horor Baru COVID-19 di Indonesia: Klaster Pilkada 2020

Dalam hasil survei yang beredar itu, ada empat bakal pasangan calon yang elektabilitasnya diumumkan, disebutkan unggul Munafri Arifuddi-Abdul Rahman Bando alias Appi-Rahman dengan hasil survei 31,7 persen. Kemudian disusul pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (ADAMA) 26,8 persen, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun (None-Zunnun) 3,4 persen. Belakangan, Eep menyampaikan itu bukan hasil survei resmi dari Polmark.

Fadli menjelaskan, hasil survei yang beredar itu tidak ada kebohongan dan pembohongan di dalamnya. “Eep mengingkari hasil survei Polmark. Kultur orang Bugis-Makassar, dalam keadaan dan situasi apa pun, tidak akan pernah mengingkari bayi yang dilahirkan,” kata ketua PSI Sulawesi Selatan itu.

Tim Appi memiliki semua dokumen kontrak tentang pengikatan kerja sama antara tim pemenangan Appi-Rahman dengan Polmark, termasuk hasil survei yang telah dilakukannya dan bukti-bukti pembayarannya. Bahkan foto-foto ketika Polmark mempresentasikan hasil surveinya ke tim di Makassar masih tersimpan semua.

Dalam kontrak itu disebutkan bahwa Polmark bekerja untuk tujuan politik memenangkan Appi-Rahman. Artinya, Polmark itu merupakan bagian dari kerja besar pemenangan Appi-Rahman.

“Apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan tim pemenangan,” ujar Fadli.

Fadli membeberkan, Tim Pemenangan telah melakukan kontrak kerja dengan PolMark untuk kegiatan pendampingan political marketing per 19 Agustus 2020 dengan nilai kontrak satu setengah miliar dan telah dibayarkan.

"Dalam perjanjian kontrak tersebut, kami berhak menerima bantuan semaksimal mungkin dalam komunikasi politik dan upaya pemenangan lainnya. Angka-angka elektabilitas yang tercantum dalam meme yang beredar seharusnya diafirmasi oleh PolMark karena angka-angka tersebut bersumber dari hasil survei mereka sendiri. Namun faktanya justru dibantah oleh Eep dan PolMark. Ini ibarat Eep menyangkal anak yang dilahirkannya sendiri," katanya.

Integritas bagi orang Bugis-Makassar adalah kunci kemanusiaan, sikap yang didasari harga diri, harkat dan martabat manusia Bugis-Makassar. "Untuk hal ini, Eep tidak pantas berada dalam pusaran dinamika Makassar. Untuk itu kami pecat Eep dan usir PolMark Indonesia dari tanah Makassar," ujar Fadli.

Merespons hal itu, Eep memberikan keterangan tertulis. Berikut tanggapan Eep:  

(1) Saya dan PolMark Indonesia tak pernah membuat bahan publikasi itu. Ada pihak lain yang membuatnya. Kami tak tahu menahu.

(2) Saya dan PolMark Indonesia tak bertanggung jawab atas isi bahan publikasi itu. Apapagi ada penggunaan gambar saya dengan keterangan yang redaksinya sama sekali tak bisa saya setujui: “Konsultan politik ternama yang memenangkan ….”.

Sepanjang 11 tahun memimpin dan mengelola PolMark Indonesia (dan PolMark Research Center), saya tak pernah menggunakan klaim dan glorifikasi diri sebagai bagian dari kerja kami. Itu bukan cara dan gaya saya/kami. Kami tak pernah gunakan frase atau kalimat semacam itu, apalagi sekadar untuk gimmicks marketing.

(3) Tentang hasil surveinya, silakan tanyakan pada yang mengedarkan. Jangan tanya ke saya.

Yang jelas, tertulis di sana *Data Agustus 2020*. Kami, PolMark Research Center/PolMark Indonesia tidak pernah mengadakan survei di Kota Makassar pada bulan Agustus. Survei kami terakhir adalah pada akhir Juli 2020. Bagaimana hasilnya? Kami tak punya kewajiban untuk menyampaikan hasilnya kepada siapapun kecuali kepada mitra kerja sama survei kami.

(4) Yang jelas, sekali lagi, saya/kami tak pernah membuat bahan publikasi itu, tak bertanggung jawab sama sekali pada isinya.

Inilah yang bisa saya jelaskan. Semoga maklum.

Tabik.

Tangerang Selatan, Senin 14 September 2020
Eep Saefulloh Fatah
 

Halaman Selanjutnya

“Apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan tim pemenangan,” ujar Fadli.