Anies Baswedan Beri Bocoran soal PSBB DKI
- Pemprov DKI Jakarta
VIVA – Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 12 September 2020. Anies pun memberikan penjelasan terkait inti pembahasan dalam rapat tersebut yang mempersoalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI.
Dia mengklaim pemerintah pusat mendukung kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Kata dia, pemerintah pusat menyadari kasus Corona COVID-19 di Jakarta mengalami lonjakan signifikan selama September 2020.
"Jadi, mendukung dan sama-sama menyadari kita bahwa tanpa membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak. Itu ya, intinya kami sama. Jadi, menurut saya besok (Minggu hari ini) ketika melihat detil perinciannya akan lebih clear," kata Anies di Balai Kota DKI seperti dikutip VIVA dari acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne.
Baca Juga: Menteri Jokowi Ramai-ramai Sindir Anies soal PSBB Total
Dia menjelaskan dalam PSBB di DKI nanti menekankan pengetatan aturan protokol kesehatan di sejumlah sektor. Salah satunya, ia menyinggung perkantoran yang memang jadi klaster penularan Corona.
Meski demikian, memang nanti ada sektor yang tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol.
"Ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tak ada kegiatan-kegiatan yang jadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan di perkantoran. Jadi, nanti yang paling banyak mengatur tentang perkantoran," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Pun, terkait surat izin keluar masuk (SIKM) selama PSBB, Anies mengatakan tak akan ada kebijakan tersebut. Saat PSBB total pada periode April 2020, SIKM diberlakukan Pemprov DKI.
"Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak. Tapi, lebih ke interaksi di Jakarta ini," tutur Anies.
Sebelumnya, ada perbedaan pandangan antara Anies Baswedan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Salah satu yang menyindir PSBB total yang disiapkan Anies adalah Menko Perekomian Airlangga Hartarto.
Selain menyinggung dampak PSBB DKI terhadap pasar modal, Airlangga juga menyoroti pernyataan Anies soal terbatasnya tempat tidur di rumah sakit. Anies dalam kesempatan sebelumnya mencemaskan daya tampung rumah sakit rujukan COVID-19 di Ibu Kota akan kepayahan bila tak ada penerapan PSBB.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 membantah pernyataan Anies. Ia bilang pemerintah mengupayakan seluruh fasilitas kesehatan daerah termasuk DKI Jakarta agar terus dimaksimalkan.
"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
