Wali Kota Bogor Kritik PSBB Total: Jangan Bunuh Nyamuk dengan Meriam

Wali Kota Bogor, Bima Arya pantau pelaksanaan tes swab di Stasiun Bogor
Sumber :
  • VIVA/Muhammad AR (Bogor)

VIVA - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melontarkan kritik yang cukup keras terkait kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Dia menilai langkah tersebut tidak pas.

Wamendagri Setuju Bansos Disetop Selama Pilkada: Supaya Tidak Disalahgunakan

"Bagi kita PSBB total itu kurang tepat," kata Bima dalam wawancara di tvOne, dikutip VIVA, Jumat, 11 September 2020.

Baca juga: Gubernur Anies Rayu Daerah Lain Terapkan Lagi PSBB Total

Endorsement Prabowo di Pilkada Jawa Tengah Tidak Langgar Aturan, Kata Wamendagri

Bima mengungkapkan PSBB memiliki konsekuensi ekonomi yang banyak. Warga banyak yang dirugikan secara ekonomi, dan sumber daya tidak cukup. "Jangan sampai kita membunuh nyamuk dengan meriam. Jangan begitu," ujarnya.

Bima mengatakan sejauh ini Pemkot Bogor memutuskan untuk menerapkan langkah pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Dia lebih fokus ke wilayah, penguatan aparatur di wilayah, dan melibatkan komunitas-komunitas untuk ikut mengawasi.

Prabowo Minta Pemerintah Daerah Hemat Anggaran

"28 Agustus kita terapkan konsep ini, juga ada pemberlakuan jam malam, pembatasan operasional jam 6 untuk toko dan restoran. Jam 9 tidak ada lagi aktivitas keramaian," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan kebijakan ganjil genap ditiadakan lagi mulai Senin 14 September 2020. Kebijakan itu bersamaan dengan penerapan kembali PSBB secara total seperti awal munculnya pandemi virus Corona atau COVID-19.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024