Andi Arief: Untuk Penanganan COVID-19 di Jakarta, Ikuti Arahan Anies
- VIVA.co.id
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hitungan hari akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Pro dan kontra pun muncul atas kebijakan tarik rem darurat Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut.
Salah satu bentuk dukungan terhadap PSBB di DKI disuarakan Ketua DPP Demokrat Andi Arief. Andi bilang agar sebaiknya dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota mengikuti arahan Anies Baswedan. Ia menyampaikan demikian dalam cuitannya di akun Twitternya, @AndiArief_
"Kawan-kawan sekalian, untuk penanganan Covid di Jakarta, ikuti saja yang waras. Ikuti arahan
@aniesbaswedan," demikian cuitan Andi Arief yang dikutip pada Kamis, 10 September 2020.
PSBB secara ketat di DKI akan diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020. Dengan PSBB ini, maka level PSBB akan berlaku seperti pada April 2020.
Anies menjelaskan kebijakan ini diambil usai rapat bersama Gugus Tugas Pemprov DKI pada Rabu kemarin. Ia bilang, dengan kebijakan PSBB kembali ke awal maka Pemprov DKI menarik rem darurat. Alasannya, karena angka penyebaran kasus corona di Ibu Kota juga sudah mengkhawatirkan.
"Bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
Dengan PSBB tersebut, maka kegiatan perkantoran, sekolah, sampai beribadah akan dilakukan di rumah. Warga Ibu Kota pun diminta sebaiknya tak keluar rumah kecuali dalam urusan penting.
Suara tak setuju disampaikan dari Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta. Langkah kembali menerapkan PSBB dinilai tak tepat.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan, mengingatkan kebijakan yang diperlukan saat ini mesti sejalan dengan semangat produktivitas. Namun, tetap aman dari ancaman virus berbahaya asal China tersebut.
Dia juga menyinggung selama PSBB transisi juga tak ada pengawasan yang konsisten. Pengawasan ini seperti penanganan dan perhatian terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil swab yang kemudian kontrol selama isolasi mandiri. Pun, pemenuhan kebutuhan dasarnya jadi pertanyaan.
"Penerapan PSBB yang diputuskan Gubernur akan berlaku per hari Senin depan kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, yang tentu harus sejalan dengan semangat produktif namun aman dari Covid-19," kata Sekretaris F Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 10 September 2020. (ase)
