Ma'ruf Amin Ingatkan Pancasila Jangan Sampai Dipahami Menyimpang

Wapres KH Ma'ruf Amin
Sumber :
  • VIVA/Reza Fajri

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Pancasila tidak didorong ke pemahaman yang menyimpang. Ma'ruf mengakui keragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia masih menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Ma'ruf mengemukakan hal itu dalam acara simposium nasional dengan tema "Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila (SIGMA Pancasila)" secara daring, Kamis, 10 September 2020.

"Dan diperlukan pemahaman Pancasila secara utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa. Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang seperti sekularisme, liberalisme atau komunisme," kata Ma'ruf.

Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menaker Ingatkan Pentingnya Persatuan

Baca juga: Sumbar Provinsi Pancasilais hingga Paguyuban Cetak Uang Sendiri

Wapres juga menyebut, nilai-nilai yang terkandung di dalam agama dan Pancasila harus dapat dipahami secara menyeluruh. Sehingga menurutnya akan tercipta kerukunan bangsa.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

"Di sisi lain, agama juga seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama dan sebaliknya, bukan pemahaman yang bersifat radikal, ekstrem atau liberal," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf berharap masyarakat mampu mencegah berkembangnya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Berkembangnya paham anti-Pancasila diingatkanya bisa mengancam persatuan nasional.

"Pancasila sudah terbukti mampu menjaga kerukunan seluruh bangsa, sehingga tercipta integrasi nasional. Oleh karena itu, kita harus mampu menangkal berkembangnya paham-paham yang mengancam Pancasila dan persatuan nasional," kata Ma'ruf. (ase)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024