Langkah Mulyadi-Ali Kembalikan Rekomendasi PDIP Dapat Dukungan Ulama

Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Sumber :
  • twitter @panca66

VIVA – Langkah Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan rekomendasi dukungan PDI Perjuangan didukung oleh tokoh ulama di Sumatera Barat. Menurut para ulama setempat pasangan Mulyadi-Ali Mukhni cukup diusung oleh dua partai saja yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Jokowi Dukung Pasangan Yoga-Sova di Pilkada Klaten 2024

Tokoh ulama di pesisir selatan, Sumatera Barat, Buya Asli Sa'an mengatakan apa yang dilakukan oleh Mulyadi-Ali Mukhni sesuai dengan harapan para ulama.

"(Dukungan partai) Hanya dua itu (Demokrat dan PAN) sudah sesuai dengan harapan kami dan masyarakat. Dua itu saja kan sudah cukup," kata Buya Asli Saan, Rabu 9 September 2020

Rano Karno Minta Atribut Kampanye Tak Dibuang karena Bisa Buat Alas Tikar

Baca juga: Niniak Mamak Dukung Mulyadi-Ali Tak Gandeng PDIP di Pilkada Sumbar

Saan juga menyebut, pasangan Mualim (Mulyadi-Ali Mukhni) mau mendengar apa yang menjadi keresahan ulama. Menurut dia, menjadi pemimpin harus mampu menerima masukan dari ulama

Pramono Minta Aparat Harus Netral di Pilkada: Semuanya Harus Adil

"Di Sumbar ini jadi pemimpin agak berbeda, harus bisa menerima masukan dari banyak pihak. Kita punya niniak mamak, ulama, harus didengar," kata Saan.

Tokoh ulama lainnya, Buya Jamaris Amir juga menyatakan hal serupa. Dia berharap Mualim hanya didukung Partai Demokrat dan PAN. Dia melihat jika hanya diusung kedua partai tersebut, dukungan masyarakat semakin solid.

"(Mendengar aspirasi masyarakat) Itu yang buya harapkan jadi pemimpin harus mendengar kata masyarakat," kata Buya Jamaris.

Mulyadi sediri mengatakan, sebagai politisi dan pemimpin harus paham kondisi masyarakat. Ulama hingga tokoh masyarakat tentu sangat paham apa yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga harus mampu memahaminya dan didengar.

Menurut Mulyadi, sebagai partai politik harus sensitif apa yang dirasakan oleh masyarakat. Polemik yang terjadi akibat pernyataan salah satu pejabat PDIP Sudah menjadi perhatian ulama, perhatian LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), dan tokoh masyarakat. Maka dari itu sebelum melangkah dirinya harus mempertimbangkan hal itu semua.

"kita juga berkomunikasi, kita mengambil keputusan bukan sepihak atau tanpa alasan yang tidak jelas, tapi dalam rangka kepentingan yang lebih besar tentunya," ujarnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya