Soal Pernyataan Puan, Effendi Gazali: Pasti Ada yang Memanfaatkan
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA – Pakar Komunikasi, Effendi Gazali menilai polemik yang terjadi atas ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sedikit banyak ada kaitannya dengan proses Pilkada Serentak 2020. Effendi menyebutkan sejauh ini ada empat calon yang mendaftar untuk Pilkada Sumbar 2020.
Keempat calon Kepala Daerah itu adalah adalah Mahyeldi-Audy Joinaldy, Nasrul Abit-Indra Catri, Fakhrizal-Genius Umar dan Mulyadi-Ali Mukhni. Diantara mereka pasti ada yang memanfaatkan isu ini untuk tujuan tertentu.
"Ada empat pasangan itu. Nah yang menjadi menarik kemudian PDIP kan tidak bisa mengajukan sendiri ya, bahkan hanya dengan berbekal tiga suara dari DPRD tingkat provinsi ya dari 65 maka yang menjadi menarik kemudian adalah saya yakin bahwa memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini," kata Effendi dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne dengan tema "Sumbar Belum Pancasilais?", Selasa 8 September 2020.
Baca juga: Niniak Mamak Dukung Mulyadi-Ali Tak Gandeng PDIP di Pilkada Sumbar
Effendi menilai dari semua yang telah mendaftar tersebut, salah satu diantaranya tentu menggunakan isu ini. Salah satunya yakni memanfaatkan isu ini untuk menjaga dukungan yang telah terkumpul agar tidak terkikis.
"Kelompok yang mana kita belum tahu. Kenapa begitu, sederhananya kelompok yang mencoba memanfaatkan ini bagaikan mendapat durian runtuh atau bak mendapatkan kijang patah kaki begitu. Jadi artinya ada kalimat seperti saya enggak tahu siapa yang memanfaatkan," ujarnya.
Effendi juga mempertanyakan apabila pernyataan Puan ini tidak terucapkan, maka tentunya tidak akan polemik. Jika tidak menjadi polemik apakah pasangan Mulyadi-Ali Mukhni akan mengembalikan dukungan yang telah diberikan oleh PDIP.
"Kalau isu ini tidak muncul, dikembalikan ga surat (rekomendasi) itu? Ga ada alasan. Jadi begitu ada isu suratnya dikembalikan. Itu menjadi sesuatu yang menarik juga," ujarnya
Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III DPR ini digelar tertutup.
