Gagal Bikin Koalisi Tandingi Gibran Jokowi, PKS Merasa Terbajak
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan bahwa mereka gagal membangun koalisi untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai tandingan atas pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.
Ada dua pasang bakal calon dalam pilkada yang mendaftar ke KPU Solo, yaitu Gibran-Teguh, yang diusung koalisi PDIP, PAN, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PSI, PPP, dan PKB; dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo, calon perseorangan alias nonpartai politik dan didukung organisasi Tikus Pithi Hanata Baris.
PKS awalnya ingin menghadirkan pasangan calon alternatif. Namun, partai itu hanya memiliki 5 kursi di DPRD Kota Solo, sehingga harus membangun koalisi dengan mengumpulkan sedikitnya 9 kursi DPRD. Sayangnya PKS gagal membangun koalisi itu.
Baca: Penjahit dan Ketua RW Berpeluang Tantang Gibran di Pilkada Solo
"Kami mohon maaf kepada masyarakat Solo, karena belum berhasil membangun koalisi alternatif sebagaimana harapan. Oleh karena itu, PKS Kota Solo bakal abstain dalam pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Solo," ujar Ketua PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, kepada wartawan di kantornya, Senin 7 September 2020.
Kondisi itu, katanya, memberikan pelajaran bahwa telah terjadi fenomena demokrasi Kota Solo yang terbajak. PKS merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena kini semua komunikasi politik ada di tingkat pusat di Jakarta.
Sehingga, seolah-olah, PKS Solo tidak diberi peluang untuk berkomunikasi dengan partai politik lain di daerah. "Dalam suasana kebatinan kami itu kami merasa terbajak, begitu," ujar Abdul.
PKS Solo belum bisa memberikan sikap politik dalam pemungutan suara pada 9 Desember. Mereka membuka jajak pendapat kepada PKS di kota itu untuk menentukan sikap politik dalam pesta demokrasi lokal menyusul kegagalan mereka membangun koalisi untuk menandingi Gibran sang putra sulung Presiden Joko Widodo. (ren)
OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia
Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.
