Muhammadiyah: Pilkada Jangan Sampai Perburuk COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengatakan, pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 berisiko tinggi. Terlebih, digelar di tengah-tengah kondisi pandemi di Indonesia yang masih tinggi.

Dia melihat, itu memang keputusan dilematis. Pemerintah maupun penyelenggara pilkada tentu miliki dasar perundang-undangan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, politik, dan moral kenegaraan.

Namun, dia mengingatkan ancaman wabah corona tetap harus jadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Pasalnya, wabah tidak seperti dunia politik yang bisa diajak bernegosiasi dan berkompromi. 

Haedar berpendapat, era normal baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi virus lakukan penularan berbahaya. Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena, inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi.

Kita, kata Haedar, berada di dua dunia yang darurat ini yang wajib seksama tingkat tinggi menyikapinya. Terlebih,  belum atau mungkin tidak dapat membayangkan bila mutasi Covid-19 betul-betul terjadi.

"Semoga tidak. Ya Allah, angkatlah pandemi ini dengan kuasa-Mu, Engkau Tuhan Yang Maha-Rahman dan Rahim, kami tidak kuasa menyaksikan hamba-Mu terus berguguran. Termasuk, dokter dan tenaga kesehatan yang jadi benteng terakhir," kata Haedar, Ahad (6/9) malam.

Dia menilai, sebagai manusia tentu kita terus berikhtiar bersama tanpa kenal menyerah. Tapi, sekaligus bermunajat agar dicurahkan kasih sayang-Nya untuk seluruh hamba yang lemah ini agar diringankan dan dibebaskan dari beban ini.