'Puan Maharani Jangan Jadi Pemecah Bangsa'
- VIVA / Syarifuddin Nasution (Jambi)
VIVA – Wakil Ketua DPRD Jambi, Rocky Chandra angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dan meminta klarifikasi kepada publik.
Informasi dihimpun VIVA, Puan Maharani yang merupakan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan ini sebelumnya menyatakan " Provinsi Sumatera Barat tidak mendukung Pancasila " dan  langsung direspons masyarakat Minang.
Rocky Chandra mengatakan, terkait bahasa Puan Maharani, seharusnya menjadi pemersatu bangsa bukan menjadi pemecah bangsa. "Saya harapkan Puan Maharani jangan menjadi pemecah bangsa," ujarnya.
Baca juga:Â Paslon Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK PDIP Buntut Pernyataan Puan
Rocky meminta kepada Puan Maharani mengklarifikasi sebagai merupakan tokoh Nasional, karena sebagai tokoh seharusnya pemersatu bangsa.
"Saya selaku putra Minang meminta ada klarifikasi dari ibu Puan Maharani dan berharap kepada seluruh pendukung Puan Maharani agar jangan memperuncing suasana," ucap dia, sabtu, 5 september 2020.
Rocky menyampaikan kepada jajaran pendukung Ibu Puan Maharani agar sama-sama menahan emosi supaya bisa menyejukkan suasana sebagai Negara NKRI.
"Kita sama tahan semua emosi karena kita semua bernegara NKRI," katanya.
Diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani saat mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumatera Barat untuk Pilkada 2020, berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan.
Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum.
"Kenapa ya? Sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa kok agak sulit," kata Megawati.
Puan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Amanat UU Tapi Harus Cermat
Puan Maharani mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
