Paslon Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK PDIP Buntut Pernyataan Puan
- twitter @panca66
VIVA – Penggalan kalimat harapan semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang mendukung Negara Pancasila yang dilontarkan oleh Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani saat mengumumkan nama bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat untuk Pilkada 2020 di Jakarta beberapa hari lalu, berbuntut panjang.
Baca Juga: Akibat Isu Puan, Demokrat Usul Pasangan Cagub Sumbar Balikin SK PDIP
Kalimat itu, tidak hanya membuat heboh dan menimbulkan reaksi keras dari publik di Ranah Minang. Namun juga berimbas kepada paslon yang juga diusung PDIP. Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat periode 2020-2025 Mulyadi - Ali Mukhni, memutuskan untuk mengembalikan SK dukungan PDIP yang baru saja mereka terima.
"Ya, kami sudah sepakati bersama pak Mulyadi, kita mengembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi, Mulyadi - Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN," kata Ali Mukhni, Sabtu 5 September 2020.
Menurut pendamping Mulyadi itu, langkah mengembalikan kembali SK dukungan PDIP yang sudah diterima, lantaran banyaknya desakan dari masyarakat Sumbar baik yang berada di ranah kampung halaman maupun yang di rantau yang menyampaikan rasa kekecewaan dengan pernyataan Puan Maharani itu.
"Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya. Menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan mbak Puan," ujar Ali Mukhni.
Sebelumnya, Puan Maharani menyampaikan ujaran dengan menyebutkan “semoga Sumatra Barat menjadi Provinsi yang mendukung Negara Pancasila”.
Ujaran itu, kemudian mengundang reaksi keras dari Masyarakat Sumatera Barat. Berbagai kecaman disampaikan publik atas pernyataan itu. Bahkan tak sedikit publik yang membuka sejarah tentang banyaknya tokoh-tokoh Minang yang punya peran dibalik penggagasan proklamasi dan ideologi pancasila.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
