Fadli Zon: Pak Jokowi, Menteri Agama Diganti Saja
- Instagram Fadli Zon @fadlizon
VIVA – Menteri Agama Fachrul Razi membuat pernyataan kontroversial. Ini terkait pernyataannya tentang masuknya kelompok dan paham-paham radikalisme yang dimulai dari masjid. Sejumlah pihak menilai pernyataan itu sebagai salah paham sang menteri.
Setidaknya itu yang dilontarkan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR itu menilai, pernyataan Fachrul Razi tersebut tidak layak dilontarkan. Bahkan ia menyebut mantan Wakil Panglima TNI itu sebagai Islamophobia.
"Menteri Agama ini pernyataan-pernyataannya sering menimbulkan kecurigaan, salah paham, perselisihan atau malah Islamophobia," kata Fadli dalam akun twitternya @fadlizon seperti dikutip VIVA, Jumat 4 September 2020.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, pernyataan tersebut justru menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mengeneralisir masuknya paham radikalisme melalui masjid dan lewat pengurus yang terlihat good looking.
Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil sikap atas apa yang dilakukan Menag. Bahkan Fadli meminta Jokowi agar langsung mencopot Fachrul Razi dari jabatannya.
"Sebaiknya menteri ini diganti saja Pak Jokowi," sambung Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengungkapkan strategi paham radikal masuk di lingkungan ASN dan masyarakat. Menurut Fachrul, strategi pertama kaum radikalisme masuk itu melalui seorang anak yang parasnya menarik atau good looking.
"Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan," kata Fachrul di acara webinar bertajuk “Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara” yang disiarkan di YouTube KemenPAN-RB. (ren)
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
