Andre Rosiade ke Kapitra: Kami Ini Orang Sumatera Barat Loyal NKRI

Politikus Gerindra Andre Rosiade
Sumber :
  • Instagram Andre Rosiade, @andre_rosiade

VIVA – Pernyataan politikus PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani menuai kontroversi karena dinilai menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Elite PDIP pun pasang badan membela Puan dari serangan yang mencibir putri Megawati Soekarnoputri itu.

Kenalkan Justin Hubner dan Calvin Verdonk ke Andre Rosiade, Pratama Arhan Digeruduk Netizen: Hadeh!

Hal ini jadi debat panas antara politikus PDIP Kapitra Ampera dengan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra asal Sumbar, Andre Rosiade. Dua politikus itu menyampaikan argumennya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Kamis, 3 September 2020.

Baca Juga: Dinilai Lukai Hati Orang Minang, Puan Maharani Dilaporkan ke Polisi

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Perdebatan ini diawali dari penjelasan Kapitra bahwa maksud Puan hanya ingin memperkuat dan mengingatkan masyarakat Sumbar bahwa Pancasila sebagai produk yang harus dijaga. Kata dia, masyarakat Sumbar diharapkan agar tetap konsisten menjaga Pancasila.

"Karena Sumbar juga yang merupakan pelopor kemerdekaan agar tetap konsisten," kata Kapitra yang dikutip VIVA pada Jumat, 4 September 2020.

Mertua Bocorkan Nasib Pratama Arhan Setelah Liga Korea Selatan Berakhir

Kapitra pun menuding ada kelompok masyarakat tertentu di Sumbar punya kecenderungan melupakan Pancasila dan mau menggantikan dengan ideologi lain. Ia bilang kondisi ini tak bisa ditutupi. Dia pun siap menunjuk kelompok yang dimaksudnya itu.

"Kita tak boleh tutup mata, bahwa beberapa tahun belakangan ini, ada kelompok-kelompok di Sumatera Barat itu yang punya kecenderungan, yang punya dugaan ingin melupakan Pancasila sebagai suatu ideologi dan ingin menggantikan dengan ideologi lain," ujarnya.

Bagi Kapitra, pernyataan Puan jangan terlalu dipersepsikan berlebihan. Ia merasa bisa menyampaikan pernyataan karena mengetahui soal Sumbar. "Jadi, saya pikir enggak usah ke mana-mana. Enggak usah lebay jadi polemik yang berujung," tuturnya.

Andre Roside pun merespons. Ia menekankan secara pribadi tak ada masalah dengan pernyataan Puan Maharani. Namun, ia risih dengan sejumlah politikus PDIP seperti Kapitra yang tiba-tiba reaktif menyampaikan pernyataan seolah-olah sok mengetahui Sumbar dan menyerang unsur kelompok masyarakatnya secara negatif.

"Saya mengkritisi pernyataan-pernyataan selanjutnya dari politikus PDIP. Yang enggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Enggak tahu Sumatera Barat tiba-tiba komentar orang Sumatera Barat semangat kehidupan berbangsa menurun, semangat Pancasila menurun," tutur Andre.

Dia meminta agar PDIP menegur kadernya seperti Kapitra yang terlalu bicara melantur soal Sumbar. Ia pun bicara bernada keras saat Kapitra terus memotong pembicaraannya.

"Jangan merasa lebih senior dan tahu segala-galanya orang bicara dipotong," ujar anggota DPR itu. 

Kata Andre, ia saat ini sedang berada di Kota Solok, Sumbar. Alasan ia datang ke Sumbar sejak Kamis pagi, 3 September 2020 karena banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang komplain soal pernyataan elite PDIP.

Menurutnya, elite PDIP termasuk Kapitra lebih baik mencari solusi dari persoalan krisis imbas pandemi Corona COVID-19. Hal ini lebih penting ketimbang menyampaikan pernyataan yang memecah persatuan dan tak penting.

"Kami ini orang Sumatera Barat loyal sama NKRI. Kami ini cinta terhadap Pancasila. Jangan Anda sebut, kami tak cinta terhadap Pancasila," ujar Andre.

Figur Puan jadi perhatian karena pernyataannya saat berikan rekomendasi ke pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," ujar Puan dalam acara tersebut.

Pernyataan Puan memantik air keruh dan dapat cibiran karena dinilai menyinggung masyarakat ranah Minang. Namun, sejumlah elite PDIP memberikan pembelaan terhadap Puan.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024