Pilkada 2020, Polri Petakan 5 Wilayah Rawan Konflik di Papua

Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Papua. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrayadi TH

VIVA – Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 akan diikuti oleh 11 daerah di wilayah Provinsi Papua. Penyelenggaraan pilkada itu tetap dianggap rawan terjadinya konflik. Di Papua, dipetakan lima daerah yang masuk kategori rawan.

Heboh Foto Kolonel Semobil Bareng Tersangka Ivan Sugianto, Begini Penjelasan Mabes TNI

Karo Ops Polda Papua, Kombes Polisi Gatot Haribowo, menyebutkan dari 11 daerah yang menggelar pilkada, setidaknya ada lima daerah yang rawan konflik. Hal tersebut merujuk pada pengalaman pelaksanaan pilkada 5 tahun lalu.

“Kalau kita cermati, lima daerah itu adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom,” kata Kombes Gatot Haribowo, Kamis, 3 September 2020.

Cak Imin Sebut Judi Online Bencana Sosial di Indonesia

Menurut dia, Kabupaten Yahukimo daerah yang paling rentan terjadi konflik karena ada aksi pembunuhan berantai yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, ada juga kabupaten yang masih berpotensi dengan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ini menjadi suatu ancaman tersendiri.

Lanjut Gatot, untuk mengantisipasi kemungkinan konflik di 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada, pihaknya bersama TNI telah menyiagakan sedikitnya 5.000 personel gabungan.

Sederet Fakta Ivan Sugianto, Pengusaha yang Paksa Siswa Sujud Menggonggong hingga Punya Relasi dengan Aparat

“Jadi personel yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada ini kurang lebih sekitar 5.000 personel dibantu TNI, ditambah dengan linmas dengan total 11 ribu,“ jelasnya.

Gatot mengatakan Polda Papua sudah mulai mengirimkan pasukan pengamanan ke sejumlah daerah, mengingat Jumat besok, 4 September 2020, sudah mulai fase pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

“Hari ini kita telah mengirimkan 1 SSK personel ke Kabupaten Keerom untuk mengantisipasi pendaftaran besok dan selanjutnya di beberapa kabupaten lain yang sudah mulai ramai. Anggota Polri di-backup TNI di wilayah satuan masing-masing dan masih bisa mengatasi dengan baik,“ tuturnya.

Dalam pelaksanaan pilkada ini, polisi dibantu TNI sudah siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan pencoblosan.

“Kekuatan personel yang kita turunkan sudah mencukupi untuk melaksanakan pengamanan di wilayah masing-masing. Kami dari aparat TNI-Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020 di 11 kabupaten Papua,“ ujarnya. (ase)

Gedung Mahkamah Konstitusi

Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi

Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.

img_title
VIVA.co.id
16 November 2024