Pilkada 2020, Polri Petakan 5 Wilayah Rawan Konflik di Papua
- ANTARA FOTO/Indrayadi TH
VIVA – Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 akan diikuti oleh 11 daerah di wilayah Provinsi Papua. Penyelenggaraan pilkada itu tetap dianggap rawan terjadinya konflik. Di Papua, dipetakan lima daerah yang masuk kategori rawan.
Karo Ops Polda Papua, Kombes Polisi Gatot Haribowo, menyebutkan dari 11 daerah yang menggelar pilkada, setidaknya ada lima daerah yang rawan konflik. Hal tersebut merujuk pada pengalaman pelaksanaan pilkada 5 tahun lalu.
“Kalau kita cermati, lima daerah itu adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom,” kata Kombes Gatot Haribowo, Kamis, 3 September 2020.
Menurut dia, Kabupaten Yahukimo daerah yang paling rentan terjadi konflik karena ada aksi pembunuhan berantai yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, ada juga kabupaten yang masih berpotensi dengan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ini menjadi suatu ancaman tersendiri.
Lanjut Gatot, untuk mengantisipasi kemungkinan konflik di 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada, pihaknya bersama TNI telah menyiagakan sedikitnya 5.000 personel gabungan.
“Jadi personel yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada ini kurang lebih sekitar 5.000 personel dibantu TNI, ditambah dengan linmas dengan total 11 ribu,“ jelasnya.
Gatot mengatakan Polda Papua sudah mulai mengirimkan pasukan pengamanan ke sejumlah daerah, mengingat Jumat besok, 4 September 2020, sudah mulai fase pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.
“Hari ini kita telah mengirimkan 1 SSK personel ke Kabupaten Keerom untuk mengantisipasi pendaftaran besok dan selanjutnya di beberapa kabupaten lain yang sudah mulai ramai. Anggota Polri di-backup TNI di wilayah satuan masing-masing dan masih bisa mengatasi dengan baik,“ tuturnya.
Dalam pelaksanaan pilkada ini, polisi dibantu TNI sudah siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan pencoblosan.
“Kekuatan personel yang kita turunkan sudah mencukupi untuk melaksanakan pengamanan di wilayah masing-masing. Kami dari aparat TNI-Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020 di 11 kabupaten Papua,“ ujarnya. (ase)
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
