Politikus PKS Kecam Puan Maharani: Anda Menyinggung Perasaan Kami
- VIVA.co.id/Ichsan Suhendra
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang membuat pernyataan kontroversial, dengan berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.
PKS menilai, pernyataan itu menyakiti hati masyarakat Sumatera Barat, tak hanya mereka yang bermukim di provinsi itu melainkan juga yang di tanah rantau. Sebab, menurut Juru Bicara PKS, Handi, sejauh ini tak ada yang meragukan kesetiaan masyarakat Minang atas Pancasila.
"Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat. Apa Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama kakeknya, Bung Karno: Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka," kata Handi, Kamis, 3 September 2020.
Baca: Puan Maharani Bicara Produk Hukum Warisan Kolonial
Tiga orang yang disebutkan Handi, yakni Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka adalah pahlawan dari Sumatera Barat. Maka tak perlu lagi meragukan nasionalisme Sumatera Barat.
Ketiga pahlawan bapak pendiri bangsa itu, katanya, lebih dari cukup sebagai bukti bahwa Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur masyarakat Minang.
"Jangan lupa, Natsir sendiri dikenal sebagai Bapak NKRI dengan Mosi Integral-nya yang menyelamatkan keutuhan NKRI, dan juga Bukittinggi pernah menjadi Ibu Kota PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)," ujar Handi.
Handi menuntut Puan mencabut pernyataannya, selain juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, keluarga besar para pendiri bangsa Indonesia terutama yang berasal dari Sumatera Barat.
"Mbak Puan, Anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin Anda cabut kata-kata tersebut. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi keutuhan NKRI," katanya.
Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani menyampaikan pernyataan yang kontroversial ketika dia berbicara dalam forum pengumuman bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada Rabu, 2 September 2020.
Mulanya dia menyebutkan bahwa PDIP mencalonkan Mulyadi dan Ali Mukhni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada serentak pada 2020. Segera setelah itu, Puan menyatakan, "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila."
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
