RUU Cipta Kerja, Ibas: Pengusaha dan Buruh Harus Sejahtera
- Dok. Demokrat
VIVA – Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI, yang semula sempat menarik diri, kini mulai kembali masuk dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Bahkan untuk melakukan kajian DIM RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, Demokrat telah menggelar acara audiensi dengan aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan Demokrat ingin menyerap dan menampung aspirasi dari seluruh Serikat Pekerja untuk dibawa pada saat pembahasan RUU Omnibus Law di Parlemen. Ibas panggilan akrabnya juga mengatakan, Pemerintah harus mengakomodir kepentingan semua pihak, tidak terkecuali Pengusaha dan Pekerja.
"Komunikasi tiga arah harus berjalan antara Pemerintah, Pemilik Modal, dan Pekerja. Pemerintah berperan sebagai wasit antara Pengusaha dan Pekerja. Semua aspirasi harus diserap dan diakomodir. Tentunya kita tidak ingin peraturan yang ada malah memperkeruh atau memojokkan salah satu pihak. Pengusaha dan buruh harus sejahtera," kata Ibas, dalam keterangannya, Kamis 3 September 2020.
Baca juga:Â Akademisi Uraikan Dampak Positif RUU Cipta Kerja
Ibas juga menegaskan, pada saat RUU Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali digaungkan, Fraksi Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan di Badan Legislasi DPR RI karena ada prioritas yang darurat, yaitu COVID-19. Namun, saat ini ketika pembahasan Omnibus Law kembali dimulai, Fraksi Partai Demokrat ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari serikat pekerja di Parlemen. Â
"Tantangan ekonomi di Indonesia semakin berat, terlebih di saat Pandemi COVID-19 sekarang ini, teman-teman kita di industri manufaktur dan usaha kecil menengah mengalami kerugian, bahkan sampai ada yang menutup usahanya. Hal itu bisa juga dilihat dari indikator pertumbuhan perekonomian kita yang minus," ujarnya.
Putra Mantan Presiden SBY ini menambahkan, Partai Demokrat adalah partai tengah yang menghargai kemajemukan dan merangkul seluruh potensi yang ada. Hal itu termasuk dalam komitmen Partai Demokrat untuk Pengusaha dan tidak terkecuali Serikat Pekerja.
"Filosofinya, kami mengedepankan strategi pembangunan sesuai dengan UUD 1945, Kita ingin adanya pertumbuhan di Indonesia. Kita pro-growth tidak sebatas pertumbuhan angka saja, akan tetapi juga pertumbuhan yang berkeadilan dalam peningkatan kesejahteraan, termasuk upah minimum. Buruh Bangkit, Buruh Sejahtera, Indonesia Maju", ujar Ibas. (ren)
Demokrat Dukung PPN 12 Persen Asal Tak Menyasar pada Kebutuhan Pokok Rakyat
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
