Polisi Tak Boleh Proses Hukum Calon Kepala Daerah Saat Tahapan Pilkada
- Istimewa
VIVA – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat Telegram Rahasia (TR) untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020.
Surat telegram Nomor: ST/2544/VIII/ RES.1.24./2020 diteken oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo tanggal 31 Agustus 2020. Isinya mengatur tentang netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari conflict of interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.
Selanjutnya anggota Polri harus menunda proses hukum selama pelaksanaan Pilkada 2020 demi menjaga profesionalisme dan netralitas baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana.
Baca juga: Peran Mengejutkan Andi Irfan Jaya di Kasus Djoko-Jaksa Pinangki
Namun, aturan ini tidak berlaku ketika tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara (kamneg), diancam hukuman mati atau seumur hidup. Maka, dipersilakan untuk melakukan lidik dan sidik sampai tuntas.
Di samping itu, anggota Polri bisa melanjutkan proses penanganan perkara setelah tahapan pemilihan kepala daerah selesai atau pengucapan sumpah janji. Kemudian, bila ada anggota Polri yang tidak menjalankan aturan ini akan diproses secara disiplin maupun kode etik.
Sementara Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram yang dikeluarkan Kapolri terkait netralitas dan profesionalisme Polri saat pelaksanaan Pilkada 2020.
"Ya benar (telegram netralitas itu). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa dituduh tidak netral. Itu yang kita hindari. Makanya dibuatkan TR untuk menjaga netralitas," kata Argo pada Rabu, 2 September 2020.
Mendagri Ungkap Waktu Kepala Daerah Hasil sengketa di MK Dilantik
Pelantikan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK akan digabungkan dengan kepala daerah yang perkaranya gugur dalam putusan sela (dismissal).
