AHY soal Dinasti Politik: Asal Fair, Tak Ada Intervensi Kekuasaan
- VIVA/ Andri Daud.
VIVA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menanggapi soal dinasti politik. Alasannya, sistem yang dianut oleh Indonesia bukan kerajaan yang dari sisi leadership diturunkan dari orangtua ke anaknya.
"Indonesia negara yang demokratis. Ada kompetisi baik di nasional maupun daerah dalam hal untuk memilih dan dipilih," kata tokoh yang akrab disapa AHY tersebut saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Jumat, 28 Agustus 2020.
Baca juga: AHY Titip Salam untuk Megawati lewat Puan Maharani
AHY menuturkan, kasus di Solo dan Medan, yang sering disebut-sebut sebagai dinasti politik, juga ditemukan di kota atau kabupaten lain. Seperti, seorang ayah, atau ibu yang digantikan anaknya menjadi kepala daerah. Atau seorang suami, digantikan istrinya.
"Demokrat mengikuti pilkada di 250 daerah dari 270. Saya lihat cermat, dinasti politik tidak juga," katanya.
AHY menyampaikan, selagi kompetisi dijalankan dengan baik, fair, tidak ada kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan si kandidat, maka dikembalikan saja ke masyarakat.
"Apakah setuju dengan calon tersebut, asal fair, tidak ada kekuasaan tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk Solo, Demokrat tidak memiliki kursi, sehingga tidak bisa menjadi partai pengusung. Sementara itu, di Medan, mereka punya dan mengusung Akhyar Nasution.
"Kansnya baik. Berdasarkan survei, Akhyar Nasution kandidat yang baik," katanya.
Kota Solo dan Medan menjadi perhatian masyarakat dalam Pilkada 2020. Sebab, di dua daerah itu, anak dan menantu Presiden Joko Widodo turut maju sebagai calon wali kota. (art)
Kompolnas yang Lebih Kuat Dinilai Penting Untuk Pengawasan Polri
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dianggap punya peran penting. Dimana mereka bisa memastikan kalau Polri menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.
