Momen Anggota PKB Gebrak Meja di Rapat dengan ESDM dan Freeport
- VIVAnews / Syaefullah
VIVA – Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi, pada Kamis 27 Agustus 2020, sempat diwarnai ketegangan. Â
Peristiwa itu terjadi saat salah satu anggota Komisi VII, Marthen Douw, menggebrak meja dan berbicara dengan nada meninggi.
Salah satu penyebabnya adalah karena Marthen tak ingin Freeport menunda pembangunan smelter hingga 2024. Terlebih dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas justru tidak datang ke dalam rapat kerja. Hal itu makin membuat kekesalannya memuncak.
"Ini ada salah satu perumpamaan misalnya rambutan di rumah saya tapi dipanen tetangga saya. Marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini pimpinan, mohon jadwalkan (ulang). Saya sakit (hati), tolong betul, hormat pimpinan, jadwal ulang untuk hal ini," kata Marthen Douw, Kamis 27 Agustus 2020.
Baca juga: Karyawan PT LG Elektronik Meninggal karena Corona
Marthen menambahkan, saat ini saja angka kemiskinan di Papua merupakan yang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Tanah Air. Padahal, Papua adalah wilayah yang kaya. Tetapi, banyak hasil kekayaan yang tidak dinikmati oleh orang Papua.
"Data kemiskinan yang paling miskin itu Papua. Pedih sungguh mati Tuhan saya pedih sakit. Saya punya rambutan kok dipanen orang itu kan tidak boleh. Tapi, tolong pimpinan, Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dihadirkan. Saya Papua sendiri kurang, hal-hal seperti yang perlu dibahas tapi kalau campuran begini kapan mau serius urus negeri ini," jelas anggota Fraksi PKB itu.
Menurut Marthen, Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, dan dirinya merupakan perwakilan dari masyarakat Papua. Sudah sepatutnya dia juga memprioritaskan Papua yang disebut sebagai rumahnya.
"Sakit saya. Saya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat Papua Indonesia. Indonesia Sabang sampai Merauke, tapi sabar dulu, rumah saya belum aman. Begitu mau keluar, tempat berlindung saya harus aman dulu," katanya.
Mendengar aspirasi ini, pemimpin sidang Eddy Soeparno memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat, agar bisa menghadirkan pihak-pihak terkait yang tidak ada.
Kata Eddy, masih ada waktu delapan hari aktif persidangan pertama ini. Kurun waktu itu, bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut.
"Dengan hadirkan seluruh jajaran dari Freeport hadir lengkap pak, dengan agenda yang komprehensif," ujarnya. (art)
