Jelang Pilkada 2020, Laporan Dugaan Pelanggaran Etik ke DKPP Melonjak
VIVA – Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu jelang pilkada serentak 2020, meningkat. Itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberlakukan pengaduan secara online.
Ketua DKPP, Muhammad, mengungkapkan, melonjaknya jumlah pengaduan tersebut, karena lembaga yang ia pimpin itu memberlakukan pelaporan online untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19.
“COVID-19 tidak menghalangi orang untuk mengadu (ke DKPP). Salah satunya penyebabnya aduan itu sekarang bisa melalui email, dari handphone sudah bisa mengadu,” kata Muhammad dalam keterangannya, Kamis 27 Agustus 2020.
Baca juga: Amien Rais Bikin PAN Reformasi, Launching Akhir 2020
Pandemi COVID-19 yang kini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, membutuhkan inovasi dalam setiap penyelenggaraan. Termasuk memasuki pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2020, harus ada terobosan.
Pandemi ini memaksa DKPP melakukan inovasi seperti pelayanan dan pengaduan secara online. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain pengaduan online, DKPP melakukan sosialisasi etik bagi penyelenggara pemilu secara virtual. Baik itu dilakukan oleh ketua dan anggota DKPP, maupun seluruh Tim Pemeriksa Daerah (TPD).
Ia berharap proses etik dan hukum dalam pilkada serentak 2020 tidak dibentur-benturkan. Tuntutan penegakan etik dan hukum penyelenggaraan harus sejalan.
“Terutama jelang pilkada ini, pendekatan hukum dan etik harus tetap sejalan bersama-sama, tidak boleh saling berhadapan. Dua hal yang saya sebut dualitas, bukan dualisme,” jelasnya. (art)
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Terhadap DKPP
MK diminta memutus dan menyatakan pasal 458 ayat (13) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya.
