Intel Putus Mata Rantai Corona di Kantor Imigrasi
- Istimewa
VIVA – Badan Intelijen Negara ( BIN ) menggelar swab test. Kali ini di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus 2020. Sebanyak 675 alat test swab disiapkan oleh BIN , kali ini menggelar swab test dengan metode PCR test.
Pengadaan test swab ini akan dilakukan selama 2 hari ke depan untuk mengakomodir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Bertambah 659, Kasus Positif Corona di Jakarta 34.295
Koordinator Wilayah Sub Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 BIN, Sony Arifianto mengatakan swab test ini digelar atas permintaan dari Ditjen Imigrasi terhadap BIN. Sebelumnya, kantor Ditjen Imigrasi tersebut ditutup selama 10 hari setelah lima pegawainya terinfeksi paparan virus SARS Cov2.
"Hari ini kami melakukan test swab sebagaimana arahan dari Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dalam upaya membantu pemerintah mempercepat penanganan pencegahan Covid-19," ucap Sony kepada wartawan Senin, 24 Agustus 2020
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Cucu Koswala. Cucu mengatakan dengan adanya kegiatan ini tidak disalahartikan oleh para pegawai jika hasil swab test menunjukkan hasil negatif. Oleh karena itu, Cucu mengatakan, lewat swab test ini para pegawai harus meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menjaga protokol kesehatan.
"Bukan berarti yang hasilnya negatif itu aman dari Covid-19. Tapi hal itu menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada terhadap virus tersebut," jelasnya.
Meski demikian, Cucu menyampaikan pihaknya tetap memberlakukan protokol kesehatan terhadap para pegawai sebagaimana arahan dari pemerintah.
"Kami berharap para pegawai terus menjaga kualitas hidup sehat. Dengan begitu, kita harap bisa memutus mata rantai penyebaran Covid 19," ujar mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tersebut.
Menteri Imigrasi Bakal Jadikan Mutasi Rekening Syarat Keimigrasian Demi Cegah TPPO
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan memperketat syarat keimigrasian guna menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
