Kominfo: Kurang Informasi, Masyarakat Bisa Dikelabuhi Kelompok Elite
- U-Report
VIVA - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo, Selamatta Sembiring, menuturkan terdapat hubungan yang kuat antara keterbukaan informasi yang dilaksanakan dengan baik di sebuah negara, dengan kebahagiaan masyarakat di negara itu. Dalam tata pemerintahan, kata dia, keterbukaan informasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurutnya, kebahagiaan masyarakat merupakan esensi dari keterbukaan informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
“Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi good governance di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan. Lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,” ujarnya dalam webinar, Jumat, 14 Agustus 2020.
Baca juga: Soal Informasi Corona, Bill Gates Sebut Media Sosial Sebarkan Ide Gila
Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, secara spesifik disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dengan mudah, murah dan aktual. Oleh karena itu, setiap badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi publik tentang apa yang dikerjakan sampai pencapaian dari badan publik itu.
“Yang menjadi masalah dalam pengamatan kami yang memonitor keterbukaan informasi ini, masyarakat tidak tahu bahwa masyarakat ini punya hak. Hak itu masih sedikit digunakan untuk mengakses informasi publik. Masih di bawah 30 persen,” ujarnya.
Ia melanjutkan, di dalam terminologi komunikasi ada istilah yang disebut dengan asismetris informasi. Dikatakannya bahwa di dalam masyarakat itu ada kelompok yang miskin dan lemah, kelompok yang sedang atau menengah dan ada juga kelompok elit.
Faktanya biasanya kelompok elit dan menengah, terutama kelompok elite, menguasai banyak informasi sementara yang miskin biasanya leak of information atau kurang informasi.
“Asimetris informasi ini menyebutkan orang-orang yang menguasai informasi ini cenderung berpotensi untuk mengelabui orang-orang yang sedikit informasi,” katanya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong, mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi harus terus dilakukan dalam kondisi apapun. Menurutnya, semakin terbuka suatu informasi maka semakin baik.
"Negara harus aktif membuka informasi secara jelas, terukur dan objektif. Apapun informasinya, itu penting untuk dibuka," katanya. (ase)
Apindo Apresiasi Rencana Pemerintah Tunda PPN 12 Persen
Pemerintah berencana mengundur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
