Soal Banyak Klaim Obat Herbal untuk COVID-19, Luhut: Kearifan Lokal
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, upaya pemulihan sektor pariwisata membutuhkan waktu dan upaya yang tidak mudah.
Dia mengungkapkan, upaya-upaya semacam itu setidaknya akan membutuhkan waktu paling cepat sekitar 10 bulan. "Sekarang kami sudah buka (sektor pariwisata) Bali dan Banyuwangi. Kami bersyukur, ternyata setelah dua pekan angka COVID-19 di Bali menurun," kata Luhut dalam telekonferensi, Kamis, 13 Agustus 2020.
Luhut mengakui, ada sejumlah inisiatif dari para kepala daerah terkait ramuan-ramuan tradisional berbahan herbal yang kerap dipromosikan oleh sejumlah kepala daerah.
Baca juga: Berjuang Lawan Corona, 22 Tenaga Medis Dapat Tanda Jasa dari Presiden
Misalnya klaim dari Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menyebut bahwa terapi arak Bali bisa menyembuhkan para pasien yang positif COVID-19.
"Gubernurnya mengatakan ada herbal daerah, meminum arak dari mereka. Entah benar entah tidak, yang penting (angka COVID-19) kelihatan turun. Saya dukung saja lah, jadi itu kearifan sosial masing-masing," ujar Luhut.
Hal serupa diakui Luhut juga dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang sempat mempromosikan jus herbal berbahan dasar buah manggis untuk penanganan pasien COVID-19.
Meskipun banyak pihak menuding jika hal-hal semacam itu merupakan bentuk akal-akalan dari para kepala daerah, demi menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah mereka, namun Luhut menganggap jika hal semacam itu hanya merupakan kearifan lokal semata.
"Sama dengan Ibu Risma di Surabaya. Beliau membuat jus dari herbal manggis dan sebagainya, dan ribuan yang sembuh," kata Luhut.
"Yang seperti ini menjadi yang tidak dihitung oleh orang asing, bahwa di Indonesia banyak hal-hal yang aneh. Bahkan disebutkan kita membohongi. Tapi kearifan lokal kan suka-suka dia," ujarnya.
Beda Pernyataan Luhut dan Kemenkeu soal PPN Naik Jadi 12% di 2025, Tunda Atau Lanjut?
Polemik seputar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus bergulir di tengah masyarakat. Bakal ditunda atau terus?
