Erick Thohir: Vaksin Massal COVID-19 Bisa Dilakukan Awal 2021

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sumber :
  • Dok. Kementerian BUMN

VIVA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan terdapat kemungkinan bahwa pemberian vaksin massal untuk COVID-19 bisa dilakukan di awal tahun 2021 mendatang.

Erick Thohir Minta FIFA dan AFC Tak Kabulkan Keinginan Bahrain untuk Pindah Venue di Luar Indonesia

Namun, syaratnya adalah bahwa seluruh proses penyempurnaan vaksin tersebut, termasuk proses uji klinis ketiga yang dilakukan di Bandung kemarin, bisa berjalan dengan baik.

"Kalau hasilnya baik, insya Allah melalui kerja sama dengan beberapa negara lain, awal tahun depan kita sudah coba lakukan vaksin massal kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Erick Thohir dalam telekonferensi Rabu, 12 Agustus 2020.

Sinergi atau Persaingan? Pembentukan Danantara dan Posisi Kementerian BUMN di Masa Depan

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Soal Jokowi Tak Bisa Jadi Relawan Uji Vaksin

Erick menegaskan langkah penanganan COVID-19 dari segi kesehatan itu merupakan salah satu fokus utama pemerintah selain memperbaiki aspek ekonomi yang juga terdampak karenanya.

Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Direktur Utama InJourney

Sementara dalam hal pengembangan vaksin merah putih, Erick memastikan bahwa pemerintah juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, guna meneliti dan mengembangkan vaksin tersebut.

Pihak-pihak tersebut yakni termasuk kementerian dan lembaga, seperti misalnya Kemenristek, Lembaga Eijkman, BPPT, BPOM, LIPI, dan pihak-pihak universitas lainnya.

"Dan (penelitian) ini masih berlangsung. Insya Allah kemarin laporan terakhir di 2021 bisa ada jalan keluar kita menemukan vaksin merah putih," ujarnya.

Diketahui, sebagai salah satu BUMN, Bio Farma mengklaim bahwa pihaknya sudah menyiapkan kapasitas produksi vaksin untuk COVID-19, mencapai 250 juta vaksin per tahun.

Ke depan, mereka juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan banyak pihak dalam hal pengembangan vaksin, misalnya dengan WHO, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan sejumlah negara seperti Korea, China, dan Uni Emirat Arab. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya