Pemerintah Akan Salurkan Bansos Beras dan Uang Tunai, Ini Rinciannya
VIVA – Memasuki kuartal III-2020, pemerintah melanjutkan upaya-upaya mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Yang terbaru, pemerintah menyiapkan bantuan sosial beras dan bantuan sosial uang tunai.
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menyatakan, bansos beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.
Sementara itu, bansos uang tunai disalurkan untuk sebanyak 9 juta peserta Program Sembako (BPNT) yang tidak menerima PKH, dengan uang tunai senilai Rp500 ribu per KPM dalam sekali salur.
“Untuk bansos beras didistribusikan seberat 15 kilogram per bulan per KPM selama tiga bulan. Kemudian untuk bansos uang tunai sekali salur senilai Rp500 ribu per KPM,” kata Juliari P Batubara di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
Baca juga: Gaji ke-13 Anak Buah Anies Ternyata Belum Cair
Penyaluran bansos
Nantinya, bansos uang tunai akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya bagi KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran bansos juga dilakukan melalui Kantor Pos selain juga penyaluran langsung. Sementara itu, untuk penyaluran bansos beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog.
“Anggaran yang disiapkan untuk bansos beras kepada 10 juta KPM sebesar Rp5,41 triliun. Sementara anggaran untuk 9 juta penerima bansos uang tunai adalah sebesar Rp4,5 triliun,” katanya.
Jadi, jika ditotal anggaran untuk bansos beras dan bansos uang tunai jumlahnya mencapai 9,91 triliun.
Menyambut harapan Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, menyatakan, bantuan sosial beras diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat. Dan bantuan sosial uang tunai diharapkan meningkatkan daya beli dan menjadi daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian, khususnya pada kuartal III-2020.
“Seperti arahan Presiden, agar kementerian mendorong program yang memiliki daya ungkit perekonomian. Untuk bansos beras bisa membantu mengurangi sebagian beban ekonomi masyarakat," ujarnya.
Kata dia, bansos uang tunai diharapkan mendorong belanja masyarakat, yang berarti ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden untuk mendorong pergerakan ekonomi, Kemensos juga terus mendorong realisasi anggaran.
"Kinerja anggaran yang baik salah satu indikatornya adalah serapan atau realisasinya yang tinggi. Alhamdulillah, dalam perkembangan Kemensos mencapai realisasi anggaran tertinggi di antara lima kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar," ujarnya.
Pagu Anggaran Kemensos pada TA 2020 sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran Kemensos menjadi Rp104,4 triliun, kemudian bertambah lagi menjadi Rp124,76 triliun, dan saat ini sebesar Rp134 triliun.
Dengan anggaran jumbo, Kemensos tetap dapat mengelolanya dengan baik. Berdasarkan realisasi anggaran pada lima kementerian pagu besar per 10 Agustus 2020, Kementerian Sosial masih kokoh berada di peringkat pertama dengan realisasi 55,74 persen. Adapun lima kementerian pagu besar tercatat rata-rata realisasinya mencapai 46,32 persen.
“Kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri agar meningkatkan realisasi anggaran. Dengan demikian diharapkan dapat membantu menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian,” tuturnya. (art)
