Cegah Stunting, Jokowi Bakal Tambah Susu di Kartu Sembako Warga Miskin

Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Cibinong, Bogor. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Pemerintah bakal memasukkan komponen susu pada kartu sembako yang dibagikan kepada keluarga miskin. Lewat Kementerian Sosial, usul itu disampaikan kepada Presiden Jokowi saat rapat terbatas mengenai penurunan stunting hari ini.

Maruarar Dikritik Usai Tak Pasang Foto Gibran di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

Baca juga: Stunting Masih Jadi Masalah Besar RI, Terawan dan Tito Diminta Fokus

Komponen susu bakal dimasukkan ke dalam daftar bahan kebutuhan pokok yang ada di Kartu Sembako, selain beras, telur, sayuran dan buah.

Tepat Setahun FIFA Punya Kantor di Jakarta, Begini Penampakannya

"Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai, kami juga mengusulkan untuk menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT," kata Juliari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2020.

Pada kesempatan itu, Juliari bilang, untuk menekan stunting, Kementerian Sosial bakal menggandeng Kementerian Kesehatan untuk pendampingan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH sebetulnya, kata dia, memang memasukkan komponen ibu hamil dan anak usia dini sebagaimana niat pemerintah memberi asupan gizi kepada penerima manfaat.

Jokowi Ngevlog dan Jalan-Jalan Sama Cucu Naik MRT, Sempat Dihentikan Warga karena...

"Terkait juga yang dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga- keluarga penerima manfaat PKH, kami juga tadi meminta kepada Bapak Menteri Kesehatan agar juga memberikan modul-modul learning tambahan untuk menambah ilmu daripada pendamping tersebut," tuturnya.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menargetkan angka stunting secara nasional turun hingga 14 persen di 2024. Kepala Negara meminta prioritas penanganan stunting meski hari-hari ini disibukkan urusan pandemi COVID-19.

"saya juga ingin minta para gubernur, nanti Mendagri juga bisa menyampaikan, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut, agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting," kata Jokowi. (ren)

Gedung Bappenas / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas Ungkap Sederet Target Jokowi yang Tidak Tercapai

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy melaporkan sejumlah target pembangunan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

img_title
VIVA.co.id
13 November 2024