Akhyar Nasution Diminta Orang Dekat Istana Mundur di Pilkada Medan

Ade Darmawan keluar dari PDIP untuk mendukung Akhyar Nasution. Ade menyebut ada orang Istana minta Akhyar tidak maju di Pilkada Medan.
Sumber :
  • VIVA/Putra Nasution

VIVA – Menjelang Pilkada Medan 2020, suhu politik mulai memanas. Karena saling serang komentar. Terakhir, dari pendukung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Ade Darmawan, mengungkapkan ada pihak yang berusaha menghalangi Akhyar untuk kembali maju di Pemilihan Wali Kota Medan.

Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Rektor USU Prof Muryanto ke Bawaslu soal Dugaan Dukung Bobby Nasution

"Bang Akhyar sudah beberapa kali ditemui orang dekat Istana agar mundur. Dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan, tapi dia tidak mau," ungkap Ade dalam jumpa pers di Kota Medan, Rabu, 29 Juli 2020.

Baca: Gabung ke Demokrat, Djarot Sebut Plt Wali Kota Medan Pengkhianat

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

Ade yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Bidang Ideologi dan Organisasi, mengatakan majunya kembali Akhyar Nasution di Pilkada Medan bukan karena haus kekuasaan seperti Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat.

"Bulan 1 awal ada yang meminta Akhyar mundur dan memberi kompensasi. Kalau dia haus kekuasaan, dia ambil itu, dia aman. Tapi kenapa dia lawan? Karena dia ingin kotanya terhindar dari oligarki kekuasaan," ujar Ade.

Rocky Gerung: Statistik Andika Perkasa Merangkak Menanjak di Jateng, Jokowi Mulai Cemas

Ade sendiri menolak menyebutkan siapa yang disebutnya dengan istilah 'orang dekat Istana' tersebut. Namun ia berharap ke depannya tidak ada lagi upaya-upaya seperti itu. Memanfaatkan kekuasaan untuk menjegal pihak lain dalam kontestasi politik.

Atas keputusannya mendukung total Akhyar, Ade menyatakan keluar dari kepengurusan DPC PDI Perjuangan mulai hari ini, Rabu, 29 Juli 2020. "Saya keluar dari PDI Perjuangan, karena ustaz-ustaz menyarankan saya supaya keluar. Dan saya terima kasih kepada teman-teman PDI Perjuangan, karena perbedaan prinsip dalam kehidupan saya saat ini," jelas Ade.

Ade yang merupakan pengusaha biro haji dan umrah ini menepis kembali tudingan Djarot terkait alasan tidak dicalonkannya Akhyar oleh PDIP karena terindikasi terlibat sejumlah kasus hukum, di antaranya dugaan korupsi MTQ Kota Medan dan dituding terlibat dalam pusaran korupsi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

"Semua itu framing seolah-olah Bang Akhyar terlibat. Di MTQ Bang Akhyar bukan PA atau KPA. Dalam suap Eldin, yang terlibat itu Akbar Himawan Buchari. Siapa Akbar? Orang dekatnya Mas Bobby," Ade menjelaskan.

Menurut Ade, siapa pun yang akan maju di Pilkada Medan, haruslah berkompetisi secara fair, jujur dan tidak saling menekan. Sehingga demokrasi di Kota Medan berjalan dengan baik dan kondusif. 

"Biarlah siapa pun yang maju di Pilkada Medan ini bertarung secara fair. Harapan kami tidak usah saling serang menyerang. Mari kita laksanakan pilkada dengan kegembiraan, bukan saling tekan-menekan. Saya juga tim kampanye daerah Jokowi-Ma'ruf Amin," tutur Ade.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, terancam dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Akhyar dikabarkan berlabuh ke Partai Demokrat. Kini, tinggal menunggu turunnya surat pemecatan tersebut dari DPP PDI Perjuangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan dengan pindahnya Akhyar sebagai kader Partai Demokrat dinilai sebagai penghianat.

"Dia mengkhianati partai yang selama ini membesarkannya. Dia (Akhyar) mungkin melupakan hal itu karena keburu nafsu dan ambisi kekuasaan yang kelewat besar," ujar Djarot dalam keterangan tertulis diterima VIVA, Sabtu, 24 Juli 2020. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya