Kemendikbud Sesalkan Sikap NU, Muhammadiyah, dan PGRI
VIVA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membantah tuduhan Program Organisasi Penggerak (POP) dengan anggaran Rp595 miliar minim sosialisasi. Menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud, Praptono, program ini sudah disiapkan cukup lama.
“Sejak 9 Maret, program sudah dilauncing. 16 Maret pendaftaran dimulai sampai tanggal 16 April,” kata Praptono di ILC, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: KPAI Sarankan Menteri Nadiem Makarim Belajar Sejarah
Sejak dibuka pendaftaran secara online, ada 4000 lebih organisasi yang melakukan aktivasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, hingga proposal.
“Ketika pandemi COVID-19 ada keluhan beberapa lembaga kesulitan melengkapi administrasi. Kita perpanjang lagi dua pekan, jadi tidak benar kalo minim sosialisasi apa lagi hanya waktu dua hari,” katanya.
Selain itu, ia membantah kabar Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang mendapatkan program POP di biayai dari program APBN. Menurutnya, sejak awal kedua lembaga tersebut mengatakan akan membiayai program dari program sendiri.
“Kategori gajah, macan, kijang merupakan dasar tuntutan pada praktik baik dan bukti bukti yang telah mereka persembahkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyesalkan sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI yang secara tegas keluar dari Program POP. Padahal Kemendikbud telah menyiapkan program bagi 70 ribu guru lebih.
Muhammadiyah Minta di 2025 jadi Momentum Pemerintah Perkuat KPK
PP Muhammadiyah meminta pemerintah agar menjadikan awal tahun 2025 sebagai momentum mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan memperkuat posisi dan peran dari KPK.
