NU Ingatkan Kemendikbud: Kami Ada Sebelum Indonesia Merdeka
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud, mempertanyakan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tergesa-gesa menjalankan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud dengan anggaran Rp595 miliar yang menjadi polemik saat ini.
Menurutnya, NU tidak pernah diajak berkomunikasi terkait program tersebut. Padahal, mereka mempunyai pengalaman panjang dalam pendidikan.
“NU dengan lembaga pendidikannya lebih tua lembaga pendidikannya. NU dibangun oleh lembaga pendidikan pesantren. Ini sebelum Indonesia merdeka,” kata Marsudi di ILC, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: Anggaran POP Rp595 Miliar Disarankan untuk Stimulus Pendidikan
Menurutnya, ada ribuan lembaga pendidikan mulai pesantren hingga universitas yang dikelola oleh PBNU hingga hari ini. Hal itu membuktikan NU konsern dalam upaya mencerdaskan bangsa.
“NU sampai sekarang berjalan dengan baik karena yakin pemerintah belum mampu melayani pendidikan oleh negara seluruhnya. Karena negara belum mampu, NU mencoba mencari jalan untuk mencerdaskan bangsa dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Atas dasar itu, menurutnya, PBNU mengeluarkan minimal dua rekomendasi terkait program POP yang menjadi polemik ini. Rekomendasi pertama bila program POP ini tetap diteruskan.
“Jika program ini masih akan dijalankan maka proses rekrutmen lembaga pelaksana itu harus diulang prosesnya. Karena berbau kedekatan,” katanya.
Rekomendasi kedua jika program POP ini dihentikan hendaknya disalurkan pada program yang dibutuhkan. Seperti belajar jarak jauh yang sudah dimulai hampir enam bulan karena pandemi COVID-19.
“Belajar jarak jauh harus difasilitasi dengan baik. Ini masih banyak yang nggak punya HP. Punya HP nggak punya pulsa. Apa belajar jarak jauh ini sudah dipikirkan pak menteri apa belum. Kalau belum ya disiapkan,” katanya.
Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah
Luhut dalam presentasinya juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan.
