PGRI Minta Program Organisasi Penggerak Menteri Nadiem Ditunda
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Huzaifa Dadang menegaskan PGRI tidak ikut bergabung program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
PGRI menilai kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak selama ini tidak jelas. Sehingga dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang besar, yakni Rp595 miliar.
Disamping itu, kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini telah meluluhlantahkan semua sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Krisis ini juga berimbas pada kehidupan siswa dan orang tua.
"Atas dasar itu ,tahun ini kita tidak ikut bergabung organisasi penggerak dengan pertimbangan tadi," kata Huzaifa Dadang di ILC tvOne, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: Muhammadiyah-NU Mundur dari Progam OP, PAN Minta Nadiem Dievaluasi
PGRI, terang Huzaifa, meminta Kemendikbud agar menunda program organisasi penggerak karena bermasalah. Selanjutnya, anggaran POP bisa dialihkan untuk membantu infrastruktur siswa, guru dan sekolah demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi seperti ini.
"Program ini ditunda dulu anggarannya untuk bantu program pendidikan jarak jauh," ujarnya.
Menurut Huzaifa, PGRI memandang perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meminta maaf pada NU, Muhammadiyah dan PGRI terkait polemik POP.
Dengan penuh rendah hati. Saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam video dari Kemendikbud di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Nadiem sendiri sangat mengapresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak.
"Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan Jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk," katanya.
Tentunya, lanjut dia, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak mimpi bersama untuk menciptakan pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai.
"Kami di Kemdikbud siap mendengar siap belajar," tambah pendiri Gojek itu.
Buka Rakor Kemendikdasmen, Wapres Gibran Curhat Pernah Kirim Surat ke Nadiem tapi Dicuekin
Wapres Gibran mengaku pernah menyurati Nadiem Makarim yang saat era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan. Sedangkan Gibran saat itu jadi wali kota Solo
