Polemik Organisasi Penggerak, PBNU: Didamprat Publik Baru Minta Maaf
- VIVA/Daru Waskita
VIVA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, mempertanyakan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim yang meminta maaf kepada organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI.
Nadim meminta maaf terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud dengan anggaran Rp595 miliar. Yang sebagian besar anggaran diserahkan pada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.
“Ketika didamprat publik tiba-tiba tadi menteri mengatakan kedua lembaga tidak akan menggunakan dana APBN. Karena ketahuan kita saja, maka ada kesepakatan minta maaf, saya makin yakin tadinya itu kongkalikong,” kata Marsudi di ILC tvOne, Selasa 28 Juli 2020.
Baca: Polemik Organisasi Penggerak, Nadiem Minta Maaf ke NU dan Muhammadiyah
Selain itu, ia mempertanyakan konsultan yang digunakan untuk merekomendasi 100 lebih lembaga yang mendapat program POP adalah konsultan independen. Karena lembaga ini tiba-tiba memberikan penilaian, padahal Kemendikbud tidak pernah melakukan sosialisasi POP terlebih dahulu.
“Argumentasinya pakai konsultan independen, saya rasa, saya mencium baunya tidak independen. Masa pakai uang negara ditutup-tutup. Kita hanya dikasih waktu dua hari, kan aneh,” jelasnya.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meminta maaf pada NU, Muhammadiyah dan PGRI terkait polemik POP.
“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam video dari Kemendikbud di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Nadiem sendiri sangat mengapresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak.
"Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan Jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk," katanya.
Tentunya, lanjut dia, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak mimpi bersama untuk menciptakan pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai. "Kami di Kemdikbud siap mendengar siap belajar," tambah pendiri Gojek itu. (ren)
