Kemendagri Sebut Pilkada 2020 Bisa Bangkitkan Ekonomi saat COVID-19
- VIVAnews/ Eduward Ambarita
VIVA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik & PUM) Kemendagri Bahtiar menilai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dapat menggerakkan perekonomian di daerah yang saat ini lesu akibat imbas pandemi COVID-19.
Hal ini mengacu pada anggaran sekitar Rp9 triliun untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah, dengan puncaknya saat pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Di mana sebanyak 60 persen dana tersebut akan dipakai untuk mendanai panitia ad hoc di daerah.
“Tiap pasangan calon juga akan mengeluarkan dana untuk kampanye. Artinya ada perputaran ekonomi di sana,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Senin malam 27 Juli 2020.
Baca juga: Anggaran Pilkada di 64 Daerah Belum Tuntas, Termasuk Surabaya
Ia mengungkapkan dalam beberapa minggu terakhir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengadakan road show ke beberapa provinsi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada. Dan pada kesempatan itu semua daerah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada hingga 100 persen.
“Tinggal beberapa daerah yang (pencairannya) masih di bawah 40 persen dan itu sudah kami berikan teguran. Kalau minggu ini tidak ada perkembangan, akan kami panggil,” jelasnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini akan menjadi tantangan, sekaligus peluang bagi calon pasangan kepala daerah untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat. Selain itu penyelenggara Pilkada kali ini juga sekaligus akan menjadi agen sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan, baik saat menjalankan tahapan Pilkada maupun pada aktivitas sehari hari.
“Karena kita tahu jumlah petugas kesehatan terbatas. Kita juga mendorong paslon mengubah alat peraga kampanye dari kaos dan stiker menjadi masker dan hand sanitizer yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujarnya.
Karena itu metode kampanye Pilkada serentak 2020 juga otomatis akan berubah dan menjadi kreatif, memadukan teknologi informasi seperti webinar yang sekarang marak digunakan. Selain itu KPU juga didorong untuk memberikan materi debat Pilkada dengan tema peran Kepala Daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis, bukan di masa normal,” katanya. (ren)
