Kasus Dugaan Korupsi Mamin DPRD, Kajari Batam Tunggu Perhitungan BPKP
- Istimewa
VIVA – Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedie Trie Haryadi menyatakan masih menunggu hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemprov Kepri terkait tindak pidana korupsi pengadaan makan dan minum (mamin) pimpinan DPRD Batam periode 2017- 2019.
"Kami sudah memeriksa 25 saksi. Kami masih menunggu hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP. Mudah-mudahan akhir bulan Juli ini hasilnya sudah turun,” kata Dedie dalam keterangan tertulisnya, Senin 27 Juli 2020.
Baca juga: Aksi Tipu-tipu Oknum Notaris Ini Perdayai Korbannya hingga Rp65 Miliar
Penghitungan yang dilakukan pihak BPKP Kepri, berkaitan dengan persoalan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan makan dan minum (mamin) pimpinan DPRD Batam senilai Rp2 miliar.
Dia menegaskan. penanganan kasus ini tinggal menunggu hasil PKN, jika sudah ada hasil pihak kejaksaan dipastikan akan langsung menetapkan tersangka.
Dedie juga mengungkapkan, 12 saksi yang diperiksa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 160.072.000. Pengembalian uang sebelum ada tersangka dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk mengurangi hukuman para tersangka.
"Ada iktikad baik memperbaiki kesalahan. Pengembalian ini bisa mengurangi pidana, tetapi tidak bisa menghindari hukum," katanya.
Sebelumnya, Kejari Batam menemukan tiga objek dugaan korupsi yakni dalam kasus pertemuan pimpinan DPRD dengan media, baik cetak, elektronik atau online. Kedua objek kegiatan pertemuan pimpinan DPRD Batam dengan masyarakat yang minta audiensi atau temu muka.
"Objek ketiga pertemuan pimpinan DPRD Batam dengan Paguyuban atau Ormas yang mengajukan audiensi. Itu semua dianggarkan kegiatan makan dan minumnya,” katanya. (ren)
Kejagung: Total Kerugian Kasus Impor Gula Tom Lembong Capai Rp578 Miliar
Kerugian negara riil dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016, sebesar Rp578 miliar. Hal itu berdasarkan hitungan BPKP.
