Anggaran Pilkada di 64 Daerah Belum Tuntas, Termasuk Surabaya
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan bahwa anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahun 2020 baru tersalurkan seratus persen untuk 206 daerah. Sementara 64 daerah sisanya baru tersalurkan 40-80 persen. Di Jawa Timur, dua daerah yang penyaluran anggaran pilkadanya belum tuntas, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan.
Pilkada serentak 2020 diikuti 270 daerah—9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota se-Indonesia. “Hanya sebagian kecil yang belum, (sekitar) 40 persen,” kata Arief di sela memantau pelaksanaan coklit di rumah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jemursari Surabaya pada Minggu, 26 Juli 2020.
Di Jawa Timur terdapat 19 kabupaten/kota yang pada tahun 2020 akan menyelenggarakan pilkada. Dari 19 daerah itu, Arief mengatakan anggaran untuk 17 daerah sudah beres seratus persen. Hanya dua daerah yang belum seratus persen tuntas. “Jatim yang belum 100 persen (penyaluran anggaran pilkada) Kota Surabaya sama Lamongan,” ujarnya.
Baca: Dikecam, Coklit Pilkada Manggarai NTT Pakai Joki Anak-anak
Mantan Ketua KPU Jatim itu menegaskan, dalam waktu dekat anggaran pilkada di Surabaya dan Lamongan sudah tersalurkan secara penuh. Hal itu diketahui setelah Arief mengaku telah berkomunikasi dengan KPU di dua daerah setempat. “KPU Surabaya minggu ini akan ditransfer 100 persen, begitu juga dengan Lamongan,” ujarnya.
Mengacu pada keterangan resmi KPU Jatim di website resminya, total anggaran pilkada serentak 2020 di Jatim sebesar Rp108.085.083.000 (lebih dari Rp108 miliar). Anggaran itu akan segera di-breakdown dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai komponen kebutuhan.
“Anggaran dari APBN memang difokuskan untuk pengadaan APD di berbagai tingkatan penyelenggara serta kebutuhan penambahan TPS di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah diajukan ke KPU RI” kata Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq.
Keputusan Kontroversial MA: Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Keputusan MA yang melarang penggunaan calon kepala daerah pada pemilu 2024 di Indonesia telah memicu kontroversi di ranah publik dan politik.
