Djarot Sentil PKS di Sumut, Sohibul Iman: Tidak Sesuai Kenyataan
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, tak mau ambil pusing dengan pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat, yang menuding Gubernur Usungan PKS sebagai sumber virus Korupsi di Sumatera Utara. Sohibul mengatakan apa yang dinyatakan Djarot adalah hal yang salah.
Bahkan Sohibul mengatakan, di beberapa wilayah PDIP berkoalisi dengan PKS, bahkan ada diantaranya PDIP yang meminta bergabung dengan PKS. Pernyataan Djarot, kata Shohibul, sangat tidak realistis.
"Jadi saya tidak melihat statement itu sesuai dengan realita, tidak realistis statement itu. Tapi terserah silahkan, saya kemaren baca juga ternyata ada bantahan juga dari pengurus PDIP yang lain," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jumat 24 Juli 2020
Sohibul mengatakan pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang dikeluarkan resmi dari partai. Pernyataan kontroversial itu keluar dari salah seorang pejabat partai namun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Baca juga Djarot Saiful: Gubernur PKS Sumber Virus Korupsi Berjemaah di Sumut
Hubungan antara PKS dan PDIP juga dalam keadaan yang baik. Bahkan di sejumlah wilayah seperti di Bangka Belitung dan juga Jambi, kedua Partai tersebut sedang menjalin Komunikasi untuk Pilkada.
"Bahwa pernyataan itu salah, dari salah seorang kalau gak salah wakil sekjen atau wakil bendum. Itu ada statement bahwa itu tidak benar karena di Babel, atau di Jambi itu ternyata PDIP sedang menjalin komunikasi dengan PKS," ujar Sohibul
Sohibul menegaskan apa yang dikatakan Djarot, sangat tidak sesuai dengan yang terjadi pada kenyataannya. "Jadi terserah saja si buat kita, silakan. Itu sikap politik, tapi di lapangan ternyata tidak demikian," ujarnya.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, mengkritisi kasus korupsi berjemaah mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho dan ikut menjerat puluhan mantan anggota DPRD Sumut. Terakhir, 11 orang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kasus korupsi berjemaah di Sumut, kan virus utama korupsinya bersumber pada Gubernur Gatot yang diusung PKS," ungkap Djarot kepada wartawan di Medan, Kamis 23 Juli 2020.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai, atas kasus korupsi ini, banyak mantan anggota DPRD Sumut menjadi pesakitan dan harus menjalani proses hukum. PDI Perjuangan mendorong KPK untuk mengungkap keseluruhan kasus korupsi berjemaah.
"Sehingga penyebaran virus itu, sedemikian masif dan puluhan anggota DPRD Sumut harus menjadi korban. Karena ikut menghirup dan menikmati virus korupsi ini," jelas Djarot.
KPK menahan 11 orang mantan anggota DPRD Sumut, yaitu Japorman, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
Para mantan anggota dewan itu diduga menerima suap dari eks Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. KPK belum merinci berapa suap yang diduga diterima para mantan anggota dewan tersebut.
Suap diduga empat hal. Pertama, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014. Kedua, persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013-2014. Ketiga, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2014-2015. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
Para tersangka itu dijerat sejak Januari 2020. Pada saat itu, terdapat 14 orang yang dijerat. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) pasal 55 ayat (1) KUHP. (ren)
