Bupati Jember Faida Dimakzulkan, Warganya Malah Bersorak
- Facebook Faida
VIVA – Warga mendukung langkah DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Faida dari jabatannya. Kemarin, ratusan warga mendatangi DPRD Jember untuk mendukung pemberhentian Faida. Bupati Faida dianggap tidak bisa membawa Jember lebih baik.
Massa mendukung DPRD Jember yang kemarin tengah menyelenggarakan rapat paripurna untuk melakukan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terhadap Bupati Faida. Rapat paripurna digelar karena Bupati dinilai banyak melanggar aturan, tidak bekerja dengan baik dan mengabaikan saran dari DPRD Jember bahkan Kementerian Dalam Negeri.
Baca: Deretan Dosa Bupati Jember yang Dimakzulkan DPRD
"Kisruh DPRD dan Bupati Jember sudah dimediasi oleh Kemendagri pada awal Juli. Namun jelang pemilihan kepala daerah, situasi memanas antara DPRD dan Bupati Jember," kata anggota DPRD Jember, Nyoman Ariwibowo, dalam wawancara tvOne, Kamis, 23 Juli 2020.
Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi. Menurutnya warga yang demo kemarin justru mendukung langkah DPRD karena banyak pelanggaran dan keteledoran Bupati yang merugikan masyarakat.
"Misalnya warga Jember yang berusia 35 tahun pada 2019 kemarin ini kehilangan kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. Mereka kecewa dan meluapkan itu karena kabupaten sebelah semua dapat jatah PNS, kenapa Jember tidak. Jelas ini kesalahan Bupati," ujar Itqon.
Menurutnya, pihak DPRD telah menggelar mediasi. Namun berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan maksimal 60 hari. Namun dari November 2019 hingga Juli ini, tak ada iktikad baik dari Bupati untuk memperbaiki kesalahan.
Baca juga: Gerak-gerik Dua Pria Mencurigakan di Lokasi Kematian Editor Metro TV
"Ini tidak ada iktikad baik sehingga membuat kami di DPRD serba ragu, utamanya dalam hal penganggaran, fungsi budgeting. Akhirnya kami tiba pada kesimpulan, apa boleh buat, hak menyatakan pendapat kami layangkan dan seluruh anggota sepakat tanpa terkecuali untuk memberhentikan Bupati Jember," ujar Itqon. (ase)
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
