MAKI Desak Jokowi Cabut Status WNI Joko Tjandra
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool
VIVA – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyurati Presiden Joko Widodo untuk mendesak Presiden mencabut kewarganegaraan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra.
Boyamin menilai status WNI Joko Tjandra harus dicabut karena yang bersangkutan telah menjadi warga negara Papua Nugini, dalam bentuk paspor atas nama Joe Chan yang akan berakhir tahun 2023.
"Hari ini, MAKI telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status warga negara Indonesia (WNI) atas Joko Soegiarto Tjandra," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis, 23 Juli 2020.
Baca: Polri: Djoko Tjandra Pernah Satu Pesawat dengan Brigjen Prasetijo
Boyamin menuturkan, pencabutan status kewarganegaraan bertujuan untuk membekukan aset dan saham kepemilikan Joko Tjandra.
Sebab, kata Boyamin, pencetakan e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, beberapa waktu lalu, tidak hanya mengurus Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Namun ternyata mengurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari perusahaan-perusahaannya, yang selama ini tak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP. Pemerintah kita harus berani melakukan sandera-bekukan aset Joko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara dua tahun," ujarnya.
Dalam surat bernomor 078/MAKI/VII/2020, Boyamin mengultimatum akan menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika permintaannya tidak dipenuhi.
"Bahwa jika kewarganegaraan atas nama sdr. Joko Soegiarto Tjandra tersebut tidak dicabut, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami akan melakukan upaya hukum gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara," katanya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
