KPK Dapat Opini WTP dari BPK
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut digelar di Kantor Pusat BPK di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020.
Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, pengelolaan keuangan sebuah lembaga sangat penting karena harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. “Di KPK kami terus berupaya melakukan evaluasi supaya perbaikan juga terus terjadi, bagaimanapun yang kami kelola adalah uang negara yang berasal dari rakyat,” kata Firli kepada awak media, Kamis, 23 Juli 2020.
Baca juga: KPK Usut Temuan BPK Soal Aliran Dana Kementerian ke Rekening Pribadi
Firli mengungkapkan, lembaganya pada 2018 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun, pada 2019 lembaga antirasuah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut, lanjut Firli, merupakan bukti bahwa KPK telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. “Ini adalah kerja keras dari seluruh pegawai KPK, dan kami akan terus mempertahankan opini ini,” kata Firli.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto mengatakan, bagi pihak yang telah mendapatkan predikat WTP, diminta supaya terus berusaha keras untuk mempertahankannya. "Bagi yang belum agar terus berupaya mencapai WTP,” kata Hendra.
Menurut Hendra, ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini, dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola.
BPK berharap, agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini, untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lemhannas RI dan BPK Kerja Sama Wujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan
Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily saat melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK RI di Jakarta.
