BIN Kini Langsung di Bawah Presiden Dipandang Wajar
- Instagram / binofficial_ri
VIVA – BIN (Badan Intelijen Negara) kini tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Saat ini lembaga pimpinan Budi Gunawan tersebut sudah bisa langsung melapor dan berkoordinasi ke Presiden menjadi lembaga setingkat kementerian.
Baca juga:Â BIN Tak Lagi Dalam Koordinasi Menko Polhukam, Begini Posisi Hukumnya
Analis komunikasi intelijen dan militer Universitas Padjajaran Safriady menjelaskan, di banyak negara memang wajar lembaga intelijen dipegang langsung oleh kepala negara. Hal itu terjadi karena dalam sejarahnya, intelijen memang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara sebagai pengguna atau user.
"Memang di banyak dunia internasional yang namanya intelijen itu langsung dipegang oleh presiden. Seperti CIA, atau M-16, itu kan di bawah presiden semua karena intelijen dari sananya memang seperti itu, langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai user-nya," kata Safriady ketika dihubungi VIVA pada Senin 20 Juli 2020.
Safriady mengakui, koordinasi intelijen memang boleh saja dilakukan di Kemenko Polhukam. Namun pertanggungjawaban semua data intelijen menurutnya memang harus langsung kepada presiden.
Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo, kata dia ,harus memastikan BIN tetap mendapat pengawasan. Hal itu juga untuk menepis anggapan intelijen akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Persoalannya, intelijen itu menjadi berbahaya ketika dia dipakai untuk yang aneh-aneh. Untuk misalnya kegiatan politik. Mungkin orang-orang juga akan beranggapan, saat intelijen berada di bawah presiden, yang mengawasi itu siapa," ujar Safriady.
Dia menjelaskan, sudah sering juga masyarakat merasa ada andil intelijen dalam beberapa perhelatan politik. Karena itu harus ada jaminan intelijen tidak dipakai untuk kepentingan politik pihak tertentu.
Dia juga mengingatkan, mungkin akan ada pihak-pihak yang khawatir atau mengait-ngaitkan kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati Soekarnoputri atau partai penguasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itulah yang harus bisa ditepis oleh Presiden Jokowi.
"Setiap rezim pemerintahan sudah pasti memanfaatkan potensi intelijen. Oleh karena itu kepala intelijen adalah orang yang paling dipercayai. Yang membedakan hanya muncul atau tidaknya persoalan itu ke publik," kata lulusan S3 Komunikasi Unpad ini. (ren)
Baca juga: Viral Calon Mahasiswa Lolos SM ITB Harus Lampirkan Rekening Rp100 Juta
Kepala BPIP Sebut Pancasila Bikin Setiap WNI Terlahir sebagai Calon Presiden
Kepala BPIP mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara membuat WNI berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena semua orang yang sejajar.
