Pesan Habib Rizieq ke PA 212: Tidak Boleh Jadi Underbow Parpol Apapun
- MCH 2019
VIVA – Persaudaraan Alumni (PA) 212 selesai menggelar perhelatan musyawarah nasional atau munas II di komplek Pondok Pesantren Az Zikra di Sentul, Bogor, Sabtu, 18 Juli 2020. Hasil munas yaitu Slamet Maarif kembali terpilih sebagai Ketua Umum PA 212.
Pun, untuk Sekretaris Jenderal diisi oleh ustaz Uus Sholikhuddin. Dalam keterangan resmi Humas PA 212 yang dikirim Slamet Maarif, menyampaikan bahwa sejumlah tokoh hadir dalam perhelatan munas tersebut.
"Ulama dan tokoh banyak terlihat hadir di antaranya Ketua Umum FPI KH Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama ustaz H Yusuf Martak, Dewan Penasihat dan Syariah Az-Zikra, Abah Raodl Bahar, dan ustaz Haikal Hassan," ujar Slamet dalam pesan singkatnya, Minggu, 19 Juli 2020.
Baca Juga: Reklamasi Ancol, Persatuan Alumni 212 Tegaskan Anies Tak Ingkar Janji
Dia menjelaskan, munas diikuti 212 peserta dari 24 provinsi, 136 kabupaten/kota, serta 8 negara di luar negeri melalui virtual. Menurut dia, terdapat sejumlah keputusan pada munas kali ini, selain menetapkan dirinya kembali sebagai ketua umum.
"Dalam bidang keumatan merekomendasikan untuk pengembangan ekonomi keumatan. Dalam hal kebangsaan, Munas mengamanahkan ke PA 212 untuk segera berupaya memulangkan HRS (Habib Rizieq Shihab)," ujar Slamet.
Slamet juga mengungkapkan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyampaikan pesan tertulis dari Mekah. Pesan itu langsung disampaikan Ketua Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis.
Setidaknya ada lima pesan tertulis dari Habib Rizieq. Selain mendukung perhelatan Munas, HRS juga mengapresiasi segenap pengurus PA 212 atas kerja dan perjuangan selama ini.
Pesan penting lainnya yaitu, meminta kepemimpinan PA 212 ke depan harus lebih memantapkan hati dan langkah dalam berjuang membela agama, bangsa dan negara. Pun, pesan lain agar PA 212 tak jadi bagian khusus dari suatu partai politik. "PA 212 tidak boleh menjadi underbow partai politik apapun," ujar Slamet menirukan pesan HRS.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
