Banjir Bandang Luwu Utara, Pemerintah Fokus Buka Akses Jalan
- ANTARA FOTO
VIVA – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari, terhitung dari 14 Juli hingga 12 Agustus 2020. Upaya itu dilakukan untuk melancarkan proses penanganan korban bencana banjir bandang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Jumat, 17 Juli 2020, sebanyak 32 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13 orang masih dalam proses pencarian. Korban terdampak dan mengungsi sebanyak 3.627 kepala keluarga (KK) atau 14.487 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Masamba, Baebunta, dan Sabbang.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengatakan, selain fokus dalam proses pencarian korban yang masih belum ditemukan dan penanganan pengungsian, pemerintah bersama tim SAR gabungan, TNI/Polri, dan relawan berupaya membuka akses jalan nasional yang ditargetkan 1-2 pekan ke depan.
“Kami juga fokus untuk membuka akses jalan nasional dulu ini, dan targetnya dalam 1-2 minggu ini sudah bisa selesai untuk pembersihan terutama pembersihan kota,” ujar Indah Putri, kepada VIVA.co.id, Jumat, 17 Juli 2020.
Baca juga: Ucapan Duka Cita Jokowi untuk Korban Banjir Bandang Masamba
Sementara itu, Indah Putri menuturkan, warga sejumlah desa yang masih terisolasi akibat jembatan yang putus, mencari jalan alternatif agar daerah tersebut bisa dijangkau, sehingga bantuan dapat disalurkan.
“Untuk daerah desa yang terisolir, yang belum terjangkau akibat putusnya beberapa jembatan ya. Ada jembatan beton yang terputus, yang menghubungkan beberapa desa. Kemudian ada beberapa jembatan gantung, kami sudah mendapatkan jalan-jalan alternatif menuju titik-titik tersebut. Dan In Syaa Allah mulai hari ini kita mulai salurkan bantuan, paling tidak untuk bantuan logistiknya,” kata Indah Putri.
Saat ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sedang melakukan pendataan kepada rumah warga yang terdampak. Indah Putri menuturkan, perlu kajian dan pertimbangan teknis apakah kawasan yang terdampak banjir bandang masih layak untuk dijadikan tempat permukiman warga.
“Nah, kemudian untuk pembenahan rumah memang kita baru mendata, karena sekali lagi kondisinya kan penuh. Ini kan rata betul ya. Tentu butuh pertimbangan teknis dan kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dengan pemerintah pusat, provinsi sampai di daerah dengan TNI dan Polri untuk melakukan upaya pembersihan. Tapi memang tidak bisa segera, karena cukup banyak rumah yang terdampak.” katanya.
Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin, 13 Juli 2020, berdampak di enam kecamatan yakni Kecamatan Masamba, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, dan Sabbang. (art)
