PDIP Pilih Gibran dan Teguh Sebagai Calon Wali Kota di Pilkada Solo
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa bakal diusung sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Solo 2020. Keduanya pun diundang ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah untuk mengikuti pengumuman hasil rekomendasi DPP PDIP secara virtual.
Ketika dikonfirmasi, Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima undangan untuk hadir dalam pengumuman hasil rekomendasi DPP PDIP secara virtual di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah di Pantai Marhaen, Semarang. Undangan tersebut diserahkan langsung melalui kantor DPC PDIP Solo.
"Nggih. Tadi undangan sudah diserahkan Pak Franky ke saya. Pak Franky DPC (PDIP Solo)," kata dia melalui layanan pesang instan, Kamis, 16 Juli 2020.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta doanya agar semua acara yang berlangsung pada Jumat di Semarang berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. "Saya mohon doanya aja agar semua dilancarkan," harapnya.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Solo yang juga Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku telah menerima undangan untuk menghadiri pengumuman hasil rekomendasi DPP PDIP untuk pasangan yang bakal maju dalam Pilkada Solo.
Adapun undangan itu selain pengurus DPC PDIP Solo juga diberikan kepada calon pasangan yang bakal menerim rekomendasi. "Yang diundang saya, sekretaris, wakil ketua bidang pemenangan pemilu, Teguh dan Gibran," kata dia.
Hanya saja terkait dua nama Gibran dan Teguh, Ketua DPC PDIP Solo yang akrab disapa Rudy itu mengaku belum tahu siapa yang akan dipilih menjadi calon wali kota maupun calon wakil wali kota sesuai hasil rekomendasi.
Sedangkan nama Achma Purnomo yang merupakan rival Gibran untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota tidak memperoleh undangan.
"Calon wali kotanya siapa, wakilnya siapa, saya belum tahu persis. Tapi pada acara itu Pak Purnomo tidak diundang sehingga kira-kira yang mendapatkan rekomendasi Gibran dan Teguh tapi posisinya belum tahu," ucapnya.
Pasalnya terkait hasil rekomendasi merupakan kewenangan dari DPP PDIP sehingga ia pun belum berani mengungkapkan terkait hal tersebut. "Saya tidak berani ngomong karena harus dengan data yang otentik," kata dia.
