Said Didu: Indonesia Sebaiknya ‘Dimerdekakan Kembali’

Mantan Sekretaris Jenderal BUMN, Said Didu.
Sumber :
  • Twitter: Said Didu

VIVA - Ketua Aliansi Santri Jawa Barat, Aceng Bustomi, menilai pejabat negara terutama penegak hukum masih belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Aceng titip pesan ini untuk pemerintah.

Skotlandia Siap Blokir Aplikasi WhatsApp untuk Pegawai Pemerintahnya

Hal itu disampaikan usai diskusi bersama mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu yang diunggah cuplikan videonya ke Twitter pada Rabu, 15 Juli 2020.

“Dari mulai pejabat penegak hukum di negara ini, sampai ke bawahnya RT, RW, Camat, Bupati, Gubernur sampai ke ataa. Saya merasa belum ada kebijakan yang betul-betul sampai ke masyarakat,” kata Aceng dikutip dari Twitter.

Sumbangsih Finansial dan Program Pro Rakyat Kukuhkan BRI Sebagai BUMN Terbesar

Baca: Saat Warganet Ragukan Prediksi Jokowi Soal Puncak COVID-19

Untuk itu, Aceng menitipkan pesan kepada pemerintah supaya bertindak transparan dalam menjalankan kebijakan. Seperti bantuan sosial hingga ke tingkat desa, itu harus dipastikan sampai semuanya.

Pemerintah Resmi Naikkan PPN 12 Persen, Warganet Heboh di Media Sosial

Sementara, Said Didu menjelaskan kalau Aceng merupakan Ketua Aliansi Santri Jawa Barat. Menurutnya, santri yang diasuh oleh Aceng adalah orang tua bekas preman, pencuri dan perampok. Namun, kata dia, Aceng punya keinginan yang besar untuk pemerintah dalam membangun bangsa ini.

“Hasil diskusi berkesimpulan bahwa Indonesia sebaiknya ‘dimerdekakan kembali’. Maksudnya, mental-mental dicuci semua agar kembali seperti halnya para pendiri negara memerdekakan Indonesia,” kata Said Didu.

Yaitu, lanjut dia, berbasis soliditas sosial, toleransi, kebersamaan dan membangun Indonesia untuk kesejahteraan rakyat ke depan, untuk semua rakyat bukan hanya golongan-golongan tertentu. (ren)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (istimewa dok PP Muhammadiyah)

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024