Mendagri Yakin Isu Primordial Tidak Muncul di Pilkada 2020
- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
VIVA – Isu primordialisme kerap kali dikedepankan dalam pilkada. Baik primordialisme agama hingga suku. Tak jarang, isu ini yang mengakibatkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Namun, memasuki tahapan Pilkada 2020 yang akan dimulai, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kandidat dan tim sukses mengedepankan kampanye pencegahan pandemi COVID-19. Kampanye para kandidat bisa memberi contoh bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
“Para kontestan juga bisa membagikan masker, menumbuhkan gerakan-gerakan cuci tangan dan pola hidup bersih dan sehat, juga menerapkan kampanye via online atau kampanye tatap muka tapi sesuai protokol kesehatan,” kata Tito di kantornya, Jakarta, Senin 13 Juli 2020.
Baca juga: Ratusan Santri Ponpes Gontor 2 Dites Setelah 12 Orang Positif COVID-19
Menurut mantan kapolri ini, isu kesehatan saat pilkada di masa pandemi COVID-19 ini akan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Termasuk dampak sosial ekonomi. Dia juga yakin, isu-isu primordialisme bisa hilang.
“Isu yang ada pilkada ini dan kontestasinya sehat. Karena kita bisa menekan isu-isu primordial yang sering kali menjadi konflik, ini akan tertekan oleh isu sentral, isu yang paling penting yaitu penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, inilah adu gagasan yang sehat,” tuturnya.
Selain itu, Tito mengungkapkan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan ikut menyosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat, selama tahapan pilkada serentak di 270 daerah.
“Saya setuju dengan gagasan KPU yang mendukung para penyelenggara, kontestan, tim sukses menjadi contoh dan agen untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melawan COVID-19 dan dampak sosial-ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Dengan diterapkannya pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat, penyelenggara pemilu setidaknya memberikan pemahaman bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan berdemokrasi.
“PKPU dan peraturan Bawaslu sudah disusun berdasarkan protokol kesehatan, semua tahapan pilkada yang dilakukan KPU sejak tanggal 15 Juni, sampai kampanye, dan pengawasan hingga penyelesaian sengketa pilkada oleh Bawaslu, semuanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Tito. (art)
