Kasus Maria Pauline Lumowa: Pemerintah Tekankan Penegakan Hukum
- bbc
"Jadi proses panjang ini tentunya harus kita penuhi - proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir, 1 Juli, maka dari awal bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi pada bulan September," kata Yasonna.
Ia mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada kasus itu.
Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, melibatkan Kementerian Luar Negeri, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih lagi, ia mengatakan bahwa pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh untuk penanganan kasus koruptor buron lainnya.
"Pak Menkopolhukam udah menyampaikan kepada kami sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan hukum harus ditegakkan. Dan, sampaikan, kalau ini berhasil ini menjadi contoh bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain," ujarnya.
Bagaimana upaya pemerintah ke depan?
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.
Melalui pernyataan video, Mahfud mengungkap hal itu seusai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)
"Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi," ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (08/07).
