Polisi Hentikan Kasus Dugaan Pungli THR yang Libatkan Pejabat UNJ
- VIVAnews / Foe Peace
VIVA – Kasus dugaan pungutan liar uang Tunjangan Hari Raya atau THR yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dihentikan. Penyelidikan kasus dihentikan karena tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi.
"Dengan tidak ditemukannya suatu peristiwa tindak pidana korupsi terhadap perkara a quo, maka penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Yusri Yunus, di Mapolda Metro Jaya, Kamis 9 Juli 2020.
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istrinya Tersangka Suap
Hal ini dilakukan berdasar hasil gelar perkara serta pemeriksaan 44 saksi dan ahli yang dilakukan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri. Atas dasar itulah alhasil kasus dihentikan.
"Ini hasil gelar perkara terakhir yang dilakukan untuk mencari konstruksi perkara a quo, dari 44 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan gelar perkara semuanya dinyatakan bahwa peristiwa tersebut itu tidak memenuhi unsur yang ada, sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," ujar Yusri.
Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, untuk tindak lanjut kasus ini pihaknya KPK akan melakukan supervisi dengan Polri.
"Mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Jumat, 22 Mei 2020.
Perkara ini diduga terkait peran Rektor UNJ Komarudin yang meminta dekan-dekan fakultas serta kepala lembaga di UNJ mengumpulkan uang THR. Selanjutnya, THR ini untuk pejabat Sumber Daya Ditjen Dikti dan sejumlah staf SDM di Kemendikbud.
Masing-masing dekan dan kepala lembaga diminta mengumpulkan uang Rp5 juta melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor.
KPK melakukan rangkaian OTT ini pada Rabu, 20 Mei 2020. OTT diawali informasi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud kepada KPK.
Tim penyidik KPK pun bergerak merespons dengan melakukan OTT. Pun, barang bukti yang diamankan sebesar US$1.200 dan Rp27.500.000.
Belasan Terdakwa Kasus Pungli Rutan KPK Akui Kesalahan Kecuali Eks Karutan Achmad Fauzi
Jaksa penuntut umum, JPU menuntut 4 sampai 6 tahun penjara untuk 15 terdakwa kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Jaksa beberkan hal meringankan dan memberatkan.
